Medan, 31 Oktober 2026 – Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan pada Senin, 2 November 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Kota Medan agar segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik monopoli proyek dan mafia Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan.
Senat Mahasiswa UINSU menilai dugaan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Wali Kota Medan. Mereka meminta agar Wali Kota tidak hanya menerima aspirasi mahasiswa, tetapi juga hadir secara langsung untuk memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
Ketua Senat Mahasiswa UINSU, Frisan Malik Abdul, secara tegas meminta Wali Kota Medan agar bersedia menemui dan menanggapi massa aksi di depan Kantor Wali Kota Medan.
“Kami meminta kepada Wali Kota Medan agar hadir dan menanggapi langsung aspirasi kami ketika kami datang ke Kantor Wali Kota Medan. Kami akan membuka dugaan praktik monopoli proyek dan mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor dalam praktik jual beli proyek di lingkungan Perkim Kota Medan,” tegas Frisan Malik Abdul.
Lebih lanjut, Senat Mahasiswa UINSU turut menyoroti dugaan keterlibatan seorang oknum kepala bidang (Kabid) berinisial D di lingkungan Perkim Kota Medan. Oknum tersebut diduga menjadi salah satu aktor yang memiliki peran dalam praktik monopoli dan jual beli proyek di lingkungan dinas tersebut.
Malik menyampaikan bahwa dugaan keterlibatan oknum Kabid berinisial D tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan mereka soroti dalam aksi demonstrasi mendatang. Pihaknya meminta agar dugaan tersebut tidak dianggap sepele dan perlu ditelusuri secara serius oleh Wali Kota Medan maupun aparat penegak hukum.
Menurut Senat Mahasiswa UINSU, dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara transparan dan objektif. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan proyek pemerintah harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, persaingan sehat, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain persoalan dugaan monopoli proyek, mahasiswa juga akan menyoroti dugaan praktik mafia PBG di lingkungan Perkim Kota Medan. Mereka meminta agar Wali Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan penerbitan PBG agar tidak menjadi ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.
Senat Mahasiswa UINSU menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka berharap Wali Kota Medan tidak menganggap persoalan ini sebagai kritik biasa, melainkan sebagai peringatan agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik benar-benar dibenahi.
Mahasiswa juga menyatakan akan menyampaikan sejumlah informasi dan dugaan yang mereka miliki dalam aksi tersebut, sekaligus mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
