Korannusantara.id – Jakarta, 17 Oktober 2026, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ahmad Ridwan Dalimunthe, mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis untuk melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten di Sumatera Utara.
Menurut Ridwan, program tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung akses pendidikan, khususnya bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.
Ia menilai, ketersediaan transportasi yang aman dan terjangkau merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan belajar. Dengan adanya layanan bus gratis, pelajar diharapkan dapat menjangkau sekolah dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.
“Program ini patut diapresiasi karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya para pelajar. Kemudahan akses menuju sekolah merupakan bagian penting dari upaya mendukung pemerataan pendidikan,” ujar Ridwan.
Ia mengatakan, program tersebut juga berpotensi mendukung keselamatan pelajar melalui penyediaan sarana transportasi yang lebih terorganisasi. Namun, menurutnya, pelaksanaan program perlu disertai pengawasan dan evaluasi secara berkala agar layanan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Berdasarkan informasi program, sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara.
Layanan tersebut mencakup lima kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah, dengan total 1.008 pelajar sebagai penerima manfaat subsidi angkutan.
Ridwan berharap, program tersebut dapat dijalankan secara konsisten dengan memperhatikan ketepatan rute, jadwal keberangkatan, kondisi kendaraan, serta aspek keselamatan penumpang. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan layanan menjangkau pelajar yang paling membutuhkan.
Ia juga mendorong agar kebijakan serupa terus dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, sehingga hambatan transportasi tidak menjadi kendala bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
“Pendidikan harus didukung dengan kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, program transportasi gratis bagi pelajar perlu dijaga keberlanjutannya, dievaluasi secara berkala, dan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa,” tutupnya.
