Jakarta – Wakil Ketua Umum PP GPII Wahyudi Hardianto menyoroti empat langkah yang perlu dilakukan Polri untuk mewujudkan visi “Polri Bersama Masyarakat”. Menurutnya, visi tersebut harus diwujudkan melalui pembenahan nyata, mulai dari penguatan Polsek hingga transparansi rekrutmen anggota kepolisian.
Wahyudi menilai pergantian kepemimpinan Kapolri dan Wakapolri menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mendorong perubahan di tubuh Polri. Kehadiran tagline “Polri Bersama Masyarakat” di berbagai kantor kepolisian, menurut dia, juga menjadi pesan yang menarik perhatian publik.
“Namun, membangun kepercayaan publik tidak cukup melalui baliho dan pernyataan. Diperlukan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Wahyudi dalam keterangannya.
Dia mengatakan, interaksinya dengan masyarakat, aktivis, dan tokoh politik di berbagai daerah menunjukkan bahwa kedekatan Polri dengan masyarakat masih menjadi hal penting untuk diperhatikan. Keluhan mengenai pelayanan kepolisian, dugaan pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan keterlibatan oknum dalam bisnis ilegal menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius.
Menurut Wahyudi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran Kepolisian Sektor (Polsek), terutama dari sisi personel, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan operasional. Sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat desa dan kampung, Polsek dinilai harus mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses.
Kedua, pembenahan kultur dan semangat pengabdian Polri harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan hingga personel yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan, pengawasan konsisten, serta penindakan terhadap pelanggaran.
Ketiga, Wahyudi menyoroti pentingnya memastikan proses rekrutmen anggota Polri berlangsung transparan dan bebas dari pungutan liar maupun praktik suap. Menurutnya, integritas rekrutmen menjadi salah satu fondasi untuk membangun institusi kepolisian yang profesional.
“Polri membutuhkan personel yang direkrut berdasarkan kemampuan, integritas, dan komitmen untuk melayani, bukan karena kedekatan atau kemampuan membayar,” katanya.
Keempat, dia mendorong Polri membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, meminta informasi, mencari perlindungan, dan memperoleh keadilan, terutama melalui pelayanan di tingkat Polsek.
Wahyudi juga menilai mekanisme pengaduan perlu dibuat transparan dengan tindak lanjut yang jelas agar masyarakat mengetahui bahwa laporan mereka benar-benar diproses.
Dia menegaskan, keberhasilan visi “Polri Bersama Masyarakat” tidak cukup diukur dari penyebaran slogan atau materi publikasi, tetapi dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan kepolisian.
“Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui komunikasi, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan,” tuturnya.
