Korannusantara.id – MERAUKE, PAPUA SELATAN, Tim Ekspedisi Patriot IPB Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 bersama Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Papua Selatan.
Penguatan kelembagaan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan mutu, sertifikasi, serta ketersediaan benih yang memenuhi standar sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian benih di Papua Selatan.
Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan koordinasi yang dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Tim Ekspedisi Patriot IPB Kementrans yang bertugas di Salor, serta sejumlah pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan, penerbitan dan sertifikasi benih.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu opsi yang dibahas adalah pembentukan balai pengawasan dan sertifikasi benih di tingkat provinsi. Kehadiran kelembagaan khusus dinilai dapat memberikan landasan yang lebih terarah dalam pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih di Papua Selatan.
Namun, apabila pembentukan BPSB tersendiri belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, peserta pertemuan membahas alternatif penguatan fungsi sertifikasi melalui Balai Benih Induk yang telah ada.
Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tambahan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengawasan serta sertifikasi benih, sehingga proses penguatan kelembagaan perbenihan tetap dapat berjalan sambil menunggu pembentukan BPSB secara mandiri.
Para peserta sepakat bahwa percepatan pembentukan BPSB Provinsi Papua Selatan perlu menjadi agenda tindak lanjut bersama. Apabila pembentukan balai khusus belum memungkinkan dalam jangka pendek, penguatan Balai Benih Induk dengan tambahan tupoksi perbenihan dapat menjadi langkah transisi.
Langkah tersebut diarahkan untuk membangun sistem perbenihan yang lebih kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemandirian benih bagi petani di Papua Selatan.
Kemandirian benih dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam penguatan sektor pertanian. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan yang mampu memastikan mutu dan kelayakan benih melalui mekanisme pengawasan dan sertifikasi yang jelas.
Dengan adanya kelembagaan yang memadai, pemerintah daerah diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengawasi benih yang beredar dan digunakan dalam kegiatan budidaya. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap kualitas benih serta mendorong pengembangan kapasitas perbenihan lokal.
Pertemuan tersebut dihadiri Paino S.IP., M.T., Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan; Prof. Dr. Muhammad Syukur, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 9 Salor; Dr. Zulfikar Damaralam Sahid, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 8 Salor; serta Dr. Astryani Rosyad, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 2 Salor.
Turut hadir Abas Alibasyah, S.P., Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, serta Langgeng Muhono, S.P., PM, Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi Tim Ekspedisi Patriot IPB dan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan untuk memperkuat kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih.
Percepatan pembentukan BPSB maupun penguatan fungsi Balai Benih Induk dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang untuk membangun kemandirian benih dan memperkuat fondasi pertanian Papua Selatan..
