Korannusantara.id – PEKANBARU, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepri menilai kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau merupakan hal yang wajar dan harus menjadi momentum evaluasi bersama.
Namun, Badko HMI Riau-Kepri mengingatkan agar kritik tidak dibangun dari kesimpulan yang terlalu sederhana, termasuk dengan langsung menyebut program Green Policing dan Jambore Karhutla sebagai sekadar pencitraan.
Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri mengatakan, terjadinya Karhutla pada 2026 tidak serta-merta membuktikan seluruh program pencegahan sebelumnya gagal.
“Kalau hari ini kita melihat Karhutla kembali terjadi dan dampaknya sampai mengganggu aktivitas pendidikan, tentu negara harus melakukan evaluasi. Itu tidak boleh dianggap biasa. Tetapi menjadikan fakta adanya Karhutla sebagai bukti tunggal bahwa Green Policing adalah pencitraan, menurut kami, adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru,” ujarnya, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, Karhutla merupakan persoalan ekologis yang kompleks sehingga pencegahannya tidak dapat dibebankan kepada satu institusi atau satu program.
“Karhutla menyangkut tata kelola lahan, kondisi gambut, cuaca dan iklim, perilaku manusia, aktivitas korporasi, pengawasan kawasan, penegakan hukum, sampai partisipasi masyarakat. Karena itu, pendekatannya memang harus lintas sektor dan berkelanjutan,” katanya.
Green Policing Bukan Sekadar Menanam Pohon
Badko HMI Riau-Kepri juga menilai perlu diluruskan anggapan bahwa Green Policing hanya berkaitan dengan kegiatan penanaman pohon.
Menurutnya, Green Policing merupakan pendekatan pemolisian yang memasukkan aspek perlindungan lingkungan ke dalam kerja kepolisian, mulai dari pencegahan, edukasi masyarakat, keterlibatan Bhabinkamtibmas, penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan.
Pihaknya menyebut berbagai upaya pencegahan dan penanganan Karhutla telah dilakukan, seperti patroli, pembangunan sekat kanal dan embung, penyediaan menara pantau hingga penegakan hukum terhadap perkara Karhutla.
“Angka-angka itu tentu tetap harus diuji efektivitasnya. Tetapi fakta tersebut menunjukkan bahwa Green Policing tidak berhenti pada seremoni atau penanaman pohon. Ada patroli, mitigasi, infrastruktur pencegahan dan penegakan hukum,” tegasnya.
Ia menilai efektivitas program harus diukur menggunakan indikator yang objektif, seperti kemampuan mengurangi risiko, mempercepat respons, meningkatkan keterlibatan masyarakat serta menindak pelaku pembakaran.
“Kalau ada titik api yang berhasil dicegah meluas, respons yang semakin cepat, pelaku pembakaran yang berhasil ditindak, dan masyarakat yang semakin terlibat dalam pencegahan, itu merupakan bagian dari capaian. Maka ukurannya harus berbasis data,” katanya.
Jambore Karhutla Jangan Diposisikan sebagai Solusi Tunggal
Badko HMI Riau-Kepri juga meminta kritik terhadap Jambore Karhutla ditempatkan secara proporsional.
Menurutnya, Jambore Karhutla merupakan salah satu instrumen edukasi, mitigasi, konsolidasi dan kampanye pencegahan Karhutla, bukan alat yang secara langsung dapat membuat Karhutla menjadi nol.
“Tidak tepat kalau Jambore diposisikan seolah-olah sebagai alat yang harus membuat Karhutla menjadi nol. Jambore adalah salah satu instrumen membangun kesadaran dan kesiapsiagaan. Hasil akhirnya tentu harus dilihat dalam ekosistem kebijakan yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila program pencegahan dinilai gagal hanya karena ancaman yang hendak dicegah masih terjadi, maka berbagai program mitigasi bencana juga berpotensi dinilai dengan ukuran yang sama.
“Kalau belum optimal, evaluasi. Kalau ada kelemahan, perbaiki. Bukan langsung diberi label pencitraan,” katanya.
Pemerintah Diminta Perkuat Antisipasi Karhutla
Badko HMI Riau-Kepri juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi Riau di tengah meningkatnya risiko Karhutla.
Menurutnya, kondisi iklim dan musim kemarau harus menjadi perhatian karena Riau memiliki kawasan gambut yang rentan ketika cadangan air menurun.
“Ketika musim kemarau berkepanjangan, cadangan air berkurang dan muka air gambut turun, maka potensi kebakaran menjadi semakin besar dan penanganannya juga semakin sulit. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir lebih awal, bukan baru bergerak ketika asap sudah memenuhi ruang publik,” katanya.
HMI mendorong penguatan tata kelola air di kawasan gambut, sistem peringatan dini, kesiapan sarana pemadaman, patroli, pengawasan serta koordinasi lintas sektor.
“Jangan menunggu api muncul baru semua bergerak. Prinsip penanganan bencana harus bergeser semakin kuat ke arah pencegahan dan mitigasi,” tegasnya.
Jika Terbukti Lalai, Korporasi dan Individu Harus Ditindak
Di sisi lain, Badko HMI Riau-Kepri menegaskan bahwa dukungan terhadap agenda lingkungan tidak berarti menutup mata terhadap kemungkinan adanya pelanggaran atau kelalaian.
“Kalau berdasarkan penyelidikan dan proses hukum terbukti bahwa Karhutla disebabkan oleh kelalaian korporasi atau individu, maka keberpihakan kita jelas: sanksi yang tegas dan proporsional harus diterapkan,” ujarnya.
Ia meminta penegakan hukum lingkungan dilakukan secara transparan, profesional dan berbasis bukti.
“Yang kita minta bukan penghukuman berdasarkan opini. Yang kita minta adalah penyelidikan yang serius, pembuktian yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas ketika pelanggaran memang terbukti,” tegasnya.
HMI Dukung, Kawal dan Evaluasi Program Lingkungan
Badko HMI Riau-Kepri mengapresiasi keterlibatan berbagai institusi dalam upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan Karhutla di Riau.
Namun, apresiasi tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi agar berbagai program tidak berhenti sebagai kegiatan jangka pendek.
“Kalau ada institusi yang sudah mengambil langkah positif, tugas kita bukan hanya memuji. Kita kawal, kita evaluasi, kita sempurnakan dan kita dorong agar semakin masif. Karena persoalan lingkungan tidak selesai dalam satu tahun, satu kegiatan, atau satu kepemimpinan,” katanya.
Menurutnya, sikap HMI terhadap agenda lingkungan merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekologis.
“Badko HMI Riau-Kepri akan tetap berada pada posisi kritis sekaligus konstruktif. Kami siap mengawal kegiatan-kegiatan positif yang menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla dan gerakan mencintai serta menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat.
“Riau tidak membutuhkan seremoni tanpa dampak. Tetapi Riau juga tidak membutuhkan sinisme yang menghapus kerja nyata. Kita membutuhkan kebijakan yang terukur, transparan, kolaboratif dan terus disempurnakan. Kita harus berani mengkritik, tetapi juga harus berani mendukung setiap ikhtiar baik yang sejalan dengan kepentingan ekologis masyarakat,” pungkasnya.
Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab lintas generasi.
“Kesadaran kita hari ini harus diarahkan pada satu pemahaman bahwa kita bukan sekadar sedang hidup untuk hari ini. Kita sedang meminjam kehidupan dari generasi mendatang,” tutupnya.
