Korannusantara.id – Jakarta, 20 Agustus 2026, Universitas Paramadina bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menggelar diskusi dan bedah buku “Membongkar Paradigma GDP-Oriented: Agenda Degrowth dalam Ekonomi Politik Indonesia”, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang digelar secara hybrid di Auditorium TP Rachmat Universitas Paramadina dan melalui Zoom tersebut menghadirkan Prof. Didin S. Damanhuri, Prof. Fachry Ali, Prof. Bambang Juanda, dan Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira. Diskusi dipandu Wijayanto Samirin.
Mewakili Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Harry T.Y. Achsan mengatakan buku Prof. Didin relevan untuk dikaji karena mengkritisi paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada GDP.
Menurutnya, pembangunan perlu memperhatikan pemerataan, penguatan ekonomi nasional dan lokal, serta aspek sosial dan ekologis.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup Diukur dari GDP
Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet mengatakan buku tersebut mengajak publik mempertanyakan kembali tujuan pembangunan.
“Saya selalu terkesan dengan buku ekonomi politik karya Prof. Didin. Karena buku tersebut mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya kembali sesungguhnya untuk apa dan untuk siapa pembangunan ini dijalankan,” ujarnya.
Ia menilai pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan dapat memperbesar ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Karena itu, pertumbuhan harus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dr. Alim juga mencontohkan program IPB University seperti peternakan ramah iklim dan One Village One CEO, yang melibatkan mahasiswa dan alumni sebagai CEO desa untuk membuka akses teknologi, pasar, dan pembiayaan.
Program tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa dan membantu menyerap lebih dari 9.500 tenaga kerja.
Degrowth Bukan Anti-Pertumbuhan
Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa degrowth bukan gerakan anti-pertumbuhan. Kritik terhadap paradigma GDP-oriented diarahkan pada model pertumbuhan yang mengejar angka tinggi tanpa cukup memperhatikan pemerataan, sosial, dan lingkungan.
“Jadi buku ini mengapa judulnya agak provokatif lah begitu. Jadi ada publik mungkin di luar sana yang membayangkan bahwa degrowth ini sebagai anti-growth,” katanya.
Menurut Prof. Didin, persoalannya bukan menghentikan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ia menilai pembangunan Indonesia perlu kembali berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan, dan keberlanjutan.
Dorong Kajian Amandemen Kelima UUD 1945
Prof. Fachry Ali menyoroti gagasan Prof. Didin mengenai perlunya mengkaji kembali Pasal 33 UUD 1945, termasuk kemungkinan amandemen kelima.
Menurutnya, gagasan tersebut penting untuk menghadirkan landasan yang lebih kuat bagi sistem perekonomian nasional.
“Akan tetapi hal yang paling fundamental dari kontribusi Didin Damanhuri di dalam buku ini adalah gagasannya untuk melakukan amandemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Prof. Fachry.
Ia mendorong Universitas Paramadina mengambil peran dalam memperluas diskursus mengenai amandemen kelima UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan gagasan Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai Undang-Undang Payung.
Green GDP dan Pertumbuhan Selektif
Prof. Bambang Juanda menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting pembangunan, tetapi belum cukup tanpa pemerataan dan keberlanjutan.
Ia menilai paradigma GDP-oriented berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.
Karena itu, ia mendorong penerapan green GDP, yakni pengukuran ekonomi yang turut memperhitungkan depresiasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan.
“Makanya yang namanya green GDP itu disesuaikanlah gitu ya masalah depresiasi sumber daya alam kemudian degradasi lingkungan,” katanya.
Prof. Bambang menegaskan degrowth tetap bukan anti-pertumbuhan. Pertumbuhan diperlukan, tetapi harus dipilih berdasarkan dampak sosial dan ekologisnya.
Mengembalikan Makna Pasal 33
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengajak publik, khususnya generasi muda, membaca kembali makna Pasal 33 UUD 1945 dan ekonomi kerakyatan.
“Kesamaannya yang sebenarnya tersirat dalam buku itu adalah mari kita sama-sama reclaiming kembali makna dari Pasal 33,” ujar Bhima.
Ia menilai bentuk ekonomi masyarakat tidak selalu harus diwujudkan melalui koperasi formal. Berbagai praktik ekonomi masyarakat lokal dan adat juga merupakan bentuk pengetahuan ekonomi yang perlu diperhatikan.
Bhima mencontohkan masyarakat Samin di Kendeng dan komunitas adat yang memiliki praktik ekonomi berbasis budaya serta lingkungan.
Menurutnya, kesejahteraan tidak semestinya hanya diukur melalui GDP, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebahagiaan, lingkungan, kualitas udara dan air, serta warisan budaya.
Memperluas Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Bhima mempertanyakan kembali indikator yang digunakan dalam GDP dan mendorong adanya ukuran keberhasilan pembangunan yang lebih luas.
“Indikator yang dibuang apa? Pertambangan penggalian nggak usah masuk. Indikator barunya apa tadi? Kebahagiaan, air yang bersih, udara yang sehat, dan lain-lain,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan green GDP yang disampaikan Prof. Bambang, bahwa pembangunan perlu memperhitungkan biaya ekologis dan dampaknya terhadap masyarakat.
Menutup diskusi, Prof. Didin menegaskan bahwa ekonomi tidak semata-mata tentang pertumbuhan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep ekonomi lokal dan Nusantaranomik yang dikembangkannya melalui berbagai penelitian.
Diskusi ini menegaskan perlunya membuka kembali perdebatan mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia, dengan menempatkan pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, penguatan ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.
