KORANNUSANTARA.ID — Front Indonesia Maju (FIM) menggelar diskusi publik dalam rangka merefleksikan 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka.
Kegiatan bertajuk “Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka: Implementasi Asta Cita Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045” berlangsung di Malam Minggu Cafe, Jalan Garuda, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas arah pembangunan nasional sekaligus berbagai tantangan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, pemerataan pembangunan, investasi, hilirisasi, pembangunan desa hingga reformasi hukum dan birokrasi.
Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR), Nefton Alfarez Kapitan, S.H., M.H., dan Ketua Yayasan Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Jalannya diskusi dipandu oleh Fatiha Rengirit Sether.
Prof. Ariawan Gunadi menilai kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi.
Pendidikan dinilai harus mampu membekali generasi muda dengan keahlian yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Menurutnya, penguatan bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika perlu menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing nasional.
Hal tersebut dianggap penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu menghasilkan sumber daya manusia dan inovasi yang kompetitif.
Ia juga menyoroti aspek kepastian hukum sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kejelasan aturan serta kepastian dalam penyelesaian sengketa dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Sementara itu, Nefton Alfarez Kapitan mengangkat persoalan ketimpangan pembangunan yang masih menjadi tantangan, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Ia menilai keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau kebijakan yang dibuat, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik.
Nefton menegaskan bahwa reformasi hukum dan penegakan hukum perlu menjadi bagian dari fondasi implementasi Asta Cita. Kepastian hukum, menurutnya, berpengaruh terhadap berbagai aspek pembangunan, termasuk investasi, kesempatan kerja, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Nasional FIM, Salim Wehfany, mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap agenda pemerintah sepanjang kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintah dengan tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, sepanjang program tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Salim.
Dalam pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), FIM meminta pengawasan diperkuat. Setiap dugaan persoalan atau penyimpangan, kata Salim, harus diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan dilakukan secara transparan.
FIM juga mendorong lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas secara profesional dalam menangani dugaan korupsi. Prinsip transparansi, keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan dinilai perlu tetap menjadi bagian dalam proses penegakan hukum.
Selain persoalan hukum dan pembangunan, FIM turut menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional. Masyarakat diajak tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu konflik, termasuk narasi yang mengarah pada rasisme dan diskriminasi berdasarkan suku, ras maupun agama.
FIM secara khusus mengingatkan generasi muda agar bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan provokasi maupun fitnah yang dapat memperkeruh situasi.
“Kami yakin dan percaya 100 persen Bapak Prabowo ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini. Kami meminta masyarakat, khususnya generasi muda, tidak melakukan provokasi di media sosial dengan menyebarkan fitnah terhadap pemerintahan,” kata Salim.
Menurut FIM, perbedaan pandangan terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penyampaian kritik di ruang publik diharapkan tetap berdasarkan fakta dan dilakukan secara bertanggung jawab.
Diskusi tersebut ditutup dengan penekanan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat sipil dan generasi muda dinilai harus membangun kolaborasi dengan menjadikan kepastian hukum, keadilan, pemerataan pembangunan dan kepentingan rakyat sebagai pijakan bersama.
