Korannusantara.id – JAKARTA, Ketua Umum Pusat Nasional Pemuda Indonesia (PNPI) Syamsul Rizal menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan nasional.
Menurut Syamsul, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam kebijakan yang memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai sektor strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah tersebut tercermin melalui penguatan ketahanan pangan, energi, ekonomi, pertahanan, serta industri nasional.
“Peringatan Proklamasi bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan upaya memperkuat kedaulatan dan kemandirian nasional,” kata Syamsul Rizal.
Ia mengatakan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Di sektor pangan, kata Syamsul, kedaulatan harus diwujudkan melalui kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Upaya tersebut penting agar Indonesia tidak mudah terdampak oleh gejolak dan krisis pangan global.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, stabilitas harga, penguatan cadangan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Menurut Syamsul, kemampuan memproduksi pangan secara mandiri merupakan salah satu fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan negara.
“Kedaulatan pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani dan nelayan, stabilitas harga, serta kemampuan negara memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi,” ujarnya.
Selain pangan, Syamsul menilai kedaulatan energi dan penguatan industri nasional juga menjadi bagian penting dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Pemerintah mendorong peningkatan produksi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta pengembangan biodiesel sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Menurut dia, kebijakan hilirisasi juga harus terus diperkuat agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
“Indonesia harus mampu mengolah kekayaan sumber daya alamnya sendiri sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat dan negara,” kata Syamsul.
Di bidang ekonomi, Syamsul menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu modal penting untuk memperkuat ketahanan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen.
Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka makroekonomi. Pertumbuhan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kedaulatan ekonomi berarti Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang besar, tetapi juga mampu menguasai rantai produksi, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
Syamsul menambahkan, semangat Proklamasi harus diterjemahkan secara menyeluruh melalui penguatan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, industri, pemerataan pembangunan, serta kepastian hukum.
Ia menilai prinsip mengutamakan kepentingan nasional harus tetap berjalan beriringan dengan keterbukaan Indonesia dalam membangun kerja sama dengan negara lain.
“Semangat kemerdekaan hari ini adalah membangun Indonesia yang mampu berdiri tegak, melindungi kepentingan nasional, memperkuat kemandirian, dan menghadirkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Syamsul Rizal.
