Korannusantara.id – PADANGSIDIMPUAN, Selasa (11/8/2026), Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan yang muncul di lapangan mulai dari standar sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengelolaan limbah, kualitas menu, hingga terhentinya operasional sejumlah dapur.
Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tersebut ditargetkan menyasar lebih dari 82 ribu siswa di Kota Padangsidimpuan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi dan pengawasan lebih ketat.
Sejumlah Dapur SPPG Diduga Belum Memenuhi Juknis Sanitasi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan belum terpenuhinya standar sanitasi pada sejumlah dapur SPPG.
Berdasarkan informasi dan temuan yang disampaikan pihak Garda AMPUH Kota Padangsidimpuan, terdapat dapur yang diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana standar pengelolaan sanitasi yang seharusnya diterapkan dalam operasional dapur makanan berskala besar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aktivitas produksi makanan dalam jumlah besar menghasilkan limbah cair yang membutuhkan pengelolaan secara memadai. Apabila limbah dibuang langsung ke saluran umum tanpa pengolahan yang sesuai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sejumlah penyedia layanan.
Garda AMPUH menilai kepemilikan sertifikat tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administrasi. Aspek kebersihan bangunan, peralatan produksi, sumber air, pengelolaan limbah, penyimpanan bahan pangan, Hingga perilaku penjamah makanan harus benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Karena itu, diperlukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa sertifikasi tersebut benar-benar mencerminkan kondisi aktual dapur SPPG.
Menu MBG Dipertanyakan Wali Murid
Persoalan lain muncul dari keluhan masyarakat mengenai komposisi menu MBG.
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan paket makanan yang diterima seorang siswa di Padangsidimpuan. Dalam rekaman tersebut, paket makanan disebut berisi roti, pisang, kerupuk dan kurma yang dikemas dalam plastik.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kecukupan kandungan gizi dan kesesuaian menu dengan standar program MBG.
Meski satu paket makanan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kualitas keseluruhan program, temuan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengelola maupun pihak pengawas agar standar menu dan kandungan gizi tetap konsisten.
Dua Dapur SPPG Sempat Berhenti Beroperasi
Selain persoalan sanitasi dan menu, distribusi MBG di Padangsidimpuan juga sempat terganggu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat dua dapur SPPG yang sempat berhenti beroperasi. Dampaknya, sejumlah siswa di kawasan Kompleks Sekolah Sadabuan tidak mendapatkan makanan MBG sesuai jadwal.
Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan siswa dan orang tua. Persoalan administrasi serta keterlambatan dana operasional disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aktivitas dapur terhenti.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan program tidak hanya bergantung pada kesiapan dapur dan tenaga pelaksana, tetapi juga membutuhkan sistem pembiayaan dan distribusi yang tepat waktu.
Garda AMPUH Desak Evaluasi Menyeluruh
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Garda AMPUH Kota Padangsidimpuan melakukan peninjauan terhadap sejumlah dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.
Andi Hariman dari Garda AMPUH meminta agar persoalan yang ditemukan tidak dianggap sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, aspek keselamatan pangan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
“Setiap SPPG harus benar-benar memenuhi standar sanitasi dan menjalankan SOP keamanan pangan. Jangan sampai kelengkapan administrasi hanya menjadi formalitas, sementara kondisi di lapangan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tegas A.H. Andi Hariman.
Ia juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Padangsidimpuan melalui pemeriksaan lapangan secara berkala.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap instalasi pengolahan limbah, kebersihan dapur, peralatan memasak, penyimpanan bahan makanan, kualitas air, penjamah makanan, hingga proses distribusi makanan kepada siswa.
Garda AMPUH juga meminta agar dapur yang terbukti melanggar ketentuan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran serius dan berulang yang membahayakan keamanan pangan, evaluasi terhadap kelanjutan operasional dapur tersebut dinilai perlu dilakukan.
Program MBG merupakan program strategis yang menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Karena itu, kualitas pelaksanaan di tingkat dapur SPPG menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan.
Evaluasi terhadap SPPG di Padangsidimpuan diharapkan tidak hanya dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat atau persoalan di lapangan, tetapi menjadi bagian dari pengawasan rutin.
Publik juga berharap BGN bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memastikan setiap dapur SPPG benar-benar memenuhi standar sebelum dan selama menjalankan pelayanan.
Garda AMPUH menegaskan, tujuan utama evaluasi bukan untuk menghentikan program MBG, melainkan memastikan program tersebut berjalan sesuai standar, aman, higienis, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat gizi bagi anak-anak.
( Indra Syahputra )
