Korannusantara.id – Rokan Hulu, 3 Agustus 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu secara resmi menyerahkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hutan Ulayat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Pengajuan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Hj. Sumiartini Rokan Hulu serta dihadiri Wakil Ketua DPRD, Nono Patria Pratama, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi komitmen dan harapan HMI terhadap DPRD Rokan Hulu.
Pertama, HMI meminta agar DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dari balik meja, tetapi juga aktif turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk memastikan secara langsung berbagai persoalan konflik agraria yang masih terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut HMI, kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat adat dan pemilik hak ulayat.
Kedua, HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pengajuan Ranperda Hutan Ulayat hingga tuntas. HMI akan memastikan proses pembahasan berjalan secara serius sampai Ranperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Rokan Hulu.
Ketiga, HMI juga akan melanjutkan agenda hearing bersama komisi DPRD yang membidangi persoalan tersebut serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, guna memperdalam pembahasan dan mempercepat penyelesaian proses pembentukan Perda Hutan Ulayat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini menyampaikan bahwa DPRD menerima pengajuan Ranperda Hutan Ulayat dari HMI Cabang Rokan Hulu dan berkomitmen untuk memfasilitasi proses pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku. DPRD juga menyatakan kesiapan untuk bersama-sama menuntaskan persoalan tersebut hingga menghasilkan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selain membahas pengajuan Ranperda Hutan Ulayat, audiensi juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. HMI menilai pengawasan yang maksimal sangat diperlukan agar setiap OPD mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi Bupati Rokan Hulu serta menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
HMI Cabang Rokan Hulu berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi langkah nyata dalam menyelesaikan konflik agraria, memperkuat perlindungan terhadap hutan ulayat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
