KoranNusantara.id,Tanjungpinang- Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau (Kepri) menggelar diskusi publik bertema “Kehati-hatian Fiskal terhadap Pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB” di Pinang Harmoni, Tanjungpinang, Selasa (28/7/2026).
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, Ahli Kebijakan dan Governance Dr. Alfiandri, serta Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr. Winata Wira sebagai narasumber.
Kegiatan yang dipandu Endra Kaputra sebagai moderator sekaligus ketua panitia dalam kegiatan tersebut, dihadiri undangan dari kalangan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akademisi, dan masyarakat.
Endra Kaputra, mengatakan diskusi ini menjadi ruang edukasi publik untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang kebijakan pinjaman Pemerintah Provinsi Kepri senilai Rp400 miliar yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran pimpinan DPRD Provinsi Kepri meski sebelumnya telah diundang melalui surat permohonan rapat dengar pendapat.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat hadir dalam ruang diskusi seperti ini karena masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara utuh mengenai kebijakan yang menjadi perhatian publik,” ujar Endra.
Endra menambahkan, hasil diskusi tidak hanya berhenti sebagai forum akademik, tetapi akan dirumuskan dalam bentuk policy brief yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri sebagai bahan rekomendasi kebijakan.
Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, mengapresiasi terselenggaranya diskusi tersebut. Menurutnya, forum semacam ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
“Pak Gubernur mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi bagian dari pengawasan publik sekaligus ruang mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pinjaman daerah,” katanya.
Venni menjelaskan, kebijakan pinjaman daerah diambil setelah mempertimbangkan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat dan melalui kajian bersama sejumlah perbankan.
Menurutnya, Bank BJB dipilih karena menawarkan skema yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kepri.
Diskusi juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip kehati-hatian fiskal, serta optimalisasi pemanfaatan pinjaman untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.(*)
(RED)
