Korannusantara.id – CIKARANG PUSAT, Kisruh internal Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi terus mendapat sorotan. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah ratusan pegawai perusahaan air minum milik daerah itu menggelar aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan mosi tidak percaya terhadap Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Bhagasasi, Selasa (21/7/2026).
Dalam aksi tersebut, sejumlah pegawai membubuhkan tanda tangan di atas spanduk sebagai bentuk penyampaian sikap terhadap kepemimpinan Direktur Umum. Pegawai juga menyampaikan ancaman mogok kerja apabila tuntutan dan aspirasi yang disampaikan tidak mendapat respons dari Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Persoalan internal tersebut kemudian mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bekasi. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, Ridwan Arifin, menilai kondisi yang terjadi di tubuh Perumda Tirta Bhagasasi harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.
Menurut Ridwan, Perumda Tirta Bhagasasi memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan kebutuhan air masyarakat. Karena itu, ia menilai diperlukan pembenahan manajemen agar persoalan internal yang terus muncul tidak berlarut-larut.
“PDAM itu sumber air yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, dari tahun ke tahun justru terus menjadi persoalan. Sudah saatnya dilakukan revolusi total dalam pembenahan manajemen,” ujar Ridwan kepada wartawan, Senin (27/7/2026).
Ridwan juga menilai munculnya mosi tidak percaya dari internal perusahaan perlu dilihat secara serius. Menurutnya, persoalan tersebut dapat menjadi indikasi adanya masalah yang lebih luas di dalam organisasi.
“Persoalan ini harus dibuka secara transparan agar akar masalahnya dapat ditemukan dan diselesaikan,” katanya.
Plt Bupati Pastikan Ada Evaluasi
Di tengah berbagai sorotan terhadap kondisi Perumda Tirta Bhagasasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan telah menerima laporan terkait persoalan yang terjadi di lingkungan perusahaan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Bhagasasi telah melakukan kajian terkait persoalan yang berkembang. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi.
“Dewas sudah bikin kajian, kita akan ada evaluasi. Semua kita akan evaluasi lah,” ujar Asep kepada awak media usai menerima audiensi di Gedung Wibawa Mukti, Senin (27/7/2026).
Saat ditanya apakah laporan terkait persoalan internal Perumda Tirta Bhagasasi yang telah di kaji oleh Dewan Pengawas telah disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM), Asep membenarkan hal tersebut.
“Sudah,” jawabnya.
Asep menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme evaluasi setelah kajian yang dilakukan Dewan Pengawas menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
“Ketika sudah ada kajian, kita nanti naik ke evaluasi ya,” ujar Asep kepada wartawan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif dengan mempertimbangkan seluruh informasi serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola Perumda Tirta Bhagasasi berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
