Korannusantara.id – Jakarta, Ekonom INDEF sekaligus peneliti Center for Sharia Economic Development, A. Hakam Naja, mengusulkan reformasi menyeluruh di Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pembenahan tata kelola, rasionalisasi anggaran, serta penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hakam, Kepala BGN Sudaryono yang baru dilantik bersama jajarannya mengemban mandat besar untuk membenahi pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai perlu diperkuat dari sisi tata kelola guna menjawab berbagai sorotan publik terhadap pelaksanaannya.
“Pembenahan tata kelola, profesionalisme, dan integritas seluruh insan BGN harus menjadi prioritas utama,” ujar Hakam dalam keterangannya.
Ia mengusulkan agar seluruh jajaran BGN menandatangani pakta integritas untuk menjalankan tugas secara profesional, amanah, bebas dari praktik korupsi, serta tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk apa pun dengan kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan budaya nol korupsi (zero corruption) di lingkungan BGN.
Selain itu, Hakam menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan dalam program MBG. Ia mengusulkan pencanangan agenda nol kasus keracunan makanan melalui penerapan standar yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pengelolaan limbah.
Tiga sertifikasi yang dinilai wajib diterapkan secara konsisten yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta Sertifikasi Halal.
Di sisi anggaran, Hakam menilai masih terdapat ruang efisiensi dalam pengelolaan dana MBG. Dari pagu awal anggaran BGN tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang kemudian menjadi Rp229 triliun, ia mengusulkan agar kebutuhan anggaran dapat dirasionalisasi menjadi sekitar Rp160 triliun melalui evaluasi terhadap jumlah hari pelayanan dan skema pembiayaan program.
Salah satu usulannya ialah penyesuaian jumlah hari pelayanan MBG dengan kalender pendidikan dan hari libur nasional. Untuk sekolah yang libur pada Sabtu dan Ahad, pelayanan MBG dinilai cukup dilaksanakan selama 208 hari dalam setahun, sedangkan sekolah yang hanya libur satu hari dapat dilayani selama 260 hari.
Hakam juga mengusulkan efisiensi pembayaran operasional kepada SPPG dari Rp6 juta menjadi Rp3 juta per hari. Berdasarkan data jumlah SPPG per Juli 2026 yang mencapai 28.913 unit, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp20 triliun.
Selain itu, pengadaan sejumlah perangkat pendukung seperti motor listrik, tablet, dan televisi dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun dinilai dapat dialihkan ke kementerian atau lembaga lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
Untuk RAPBN Tahun 2027, BGN mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp270 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Hakam memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut dapat dipenuhi dengan alokasi sekitar Rp215 triliun, sehingga terdapat potensi penghematan sebesar Rp55 triliun yang dapat dialokasikan bagi program-program prioritas lainnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara saat ini perlu berorientasi pada pendekatan money follow program, yakni pengalokasian anggaran berdasarkan capaian hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan besaran fungsi dan kewenangan lembaga.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil di daerah dalam rantai pasok bahan pangan.
“Jangan sampai manfaat dan keuntungan dari program ini hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar dan para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok makanan, baik di pusat maupun daerah,” pungkasnya.
