Korannusantara.id – Jakarta, 22 Juli 2026, Universitas Paramadina bekerja sama dengan Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menggelar diskusi publik bertajuk “Masa Depan Ekonomi Halal RI” di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, Rabu (22/7). Kegiatan ini mempertemukan akademisi, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa industri halal global terus mengalami pertumbuhan signifikan. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, nilai ekonomi halal dunia mencapai USD 2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 3,56 triliun pada 2029. Meski memiliki populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia justru turun ke peringkat keempat dalam GIEI 2025/2026, menunjukkan bahwa besarnya pasar domestik belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi keunggulan kompetitif di tingkat global.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan komitmen kampus dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendidikan, riset, serta kolaborasi strategis.
“Universitas Paramadina telah memiliki Program Magister Manajemen Keuangan Syariah dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah. Kedua program tersebut akan terus kami kembangkan sebagai kontribusi akademik untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Selain itu, Pak Arsjad juga telah memberikan kontribusi nyata melalui wakaf Kampus Cikarang beserta tiga gedungnya sebagai implementasi nilai-nilai ekonomi syariah,” ujar Prof. Didik.
Wakil Ketua CSED INDEF, Dr. Handi Risza, yang bertindak sebagai moderator, mengatakan forum tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi syariah nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi tantangan karena pangsa pasar industri keuangan syariah baru berada di kisaran 7 persen. Sementara itu, pengembangan industri halal nasional dinilai masih tertinggal dibandingkan negara seperti Uni Emirat Arab.
Handi menekankan percepatan ekonomi halal harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI). Dari sisi modal, Indonesia masih perlu meningkatkan inovasi produk keuangan syariah. Pada aspek tata kelola, penguatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi antarlembaga menjadi pekerjaan rumah. Adapun dari sisi inklusivitas, manfaat ekonomi syariah harus semakin dirasakan masyarakat melalui pemberdayaan sektor riil, termasuk optimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).
Dalam sesi utama, M. Arsjad Rasjid P.M., Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), menyoroti besarnya peluang ekonomi halal global yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
Ia menyebut nilai ekonomi halal dunia yang mencapai USD 2,6 triliun pada 2024 setara sekitar 12 kali lipat realisasi APBN Indonesia pada tahun yang sama. Dengan proyeksi pasar mencapai USD 3,56 triliun pada 2029, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pemain utama industri halal dunia.
“Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global,” tegas Arsjad.
Arsjad mengungkapkan Indonesia masih unggul di sejumlah sektor, seperti peringkat pertama modest fashion, peringkat ketiga media dan rekreasi, serta naik ke peringkat keempat sektor farmasi dan kosmetik. Namun, capaian tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan penguatan ekosistem industri halal secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti tata kelola ekonomi syariah Indonesia yang masih berada di peringkat ke-16 dunia, sehingga membutuhkan pembenahan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan.
Sebagai strategi jangka panjang, Arsjad mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat produksi dan investasi industri halal nasional. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara yang membuka akses lebih luas bagi produk halal Indonesia ke pasar internasional.
Selain itu, Arsjad mengusulkan pengembangan paspor halal berbasis teknologi blockchain guna menciptakan sistem ketertelusuran (traceability) produk halal yang transparan dari hulu hingga hilir.
“Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk saudara-saudara kita yang nonmuslim, perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai tantangan terbesar Indonesia adalah bertransformasi dari negara dengan konsumsi produk halal yang tinggi menjadi produsen yang memiliki daya saing global.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas produksi nasional.
“Kolaborasi riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri halal nasional. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menciptakan produk, teknologi, dan inovasi yang memiliki daya saing global,” kata Nur Hidayah.
Ia juga menyoroti besarnya potensi instrumen ZISWAF sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan ekonomi halal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya populasi muslim dan pasar domestik, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem yang kuat melalui penguatan Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI).
Dengan kolaborasi lintas sektor, kebijakan yang konsisten, serta inovasi berkelanjutan, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.
