JAKARTA – Penguatan sektor maritim kembali menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan menjelang usia ke-499 Kota Jakarta.
Melalui Seminar “Jakarta Kota Pelabuhan” yang digelar Forum Masyarakat Kota Pelabuhan di Tavia Ruma Batavi Hotel, Jakarta Utara, Jumat (10/7/2026), muncul kesepahaman bahwa pembangunan ibu kota ke depan perlu kembali bertumpu pada potensi kawasan pesisir dan pelabuhan sebagai motor pertumbuhannya ekonomi nasional.
Seminar tersebut mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, organisasi pekerja pelabuhan, serta komunitas maritim.
Salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan adalah mendorong pemerintah bersama DPR RI melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar mampu mengikuti perkembangan industri kepelabuhanan, digitalisasi logistik, dan kebutuhan investasi maritim.
Ketua Pelaksana seminar, M. Ichwan Ridwan, mengatakan Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai kota yang tumbuh dari aktivitas pelabuhan. Karena itu, menurutnya, identitas tersebut perlu kembali diperkuat sebagai bagian dari arah pembangunan daerah di masa depan.
Acara yang dipandu Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, Subhan Hadil, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama sebelum memasuki sesi pemaparan para narasumber.
Dalam pidato utamanya, mantan Gubernur DKI Jakarta Dr.-Ing. H. Fauzi Bowo menegaskan bahwa kawasan pesisir harus ditempatkan sebagai beranda depan Jakarta, bukan sekadar wilayah belakang yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa sejak masa Sunda Kelapa, pelabuhan telah menjadi pusat perdagangan, pertemuan berbagai bangsa, sekaligus pintu masuk pertumbuhan ekonomi yang membentuk sejarah Jakarta hingga saat ini.
Bang Foke kembali mengangkat konsep Jakarta Waterfront City yang pernah dikembangkannya ketika memimpin DKI Jakarta. Menurutnya, konsep tersebut tetap relevan karena mengintegrasikan kawasan pesisir dengan aktivitas pelabuhan, pusat bisnis, ruang publik, pariwisata bahari, serta pelestarian kawasan bersejarah.
Selain itu, ia menilai pembaruan regulasi menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan. Fauzi Bowo mencontohkan keberhasilan reformasi regulasi di sektor transportasi yang membuka jalan bagi pengembangan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta sistem transportasi massal yang kini menjadi bagian penting mobilitas masyarakat ibu kota.
“Dengan regulasi yang adaptif, pembangunan akan lebih cepat menjawab kebutuhan zaman. Hal yang sama perlu dilakukan pada sektor pelayaran agar Indonesia semakin kompetitif sebagai negara maritim,” ujarnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang turut menjadi pembicara menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kebijakan di sektor maritim. Menurutnya, Jakarta sebagai kota global harus tetap mempertahankan identitas sejarahnya sebagai kota pelabuhan.
Ia menilai pembangunan kawasan pesisir perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan ekonomi maritim, revitalisasi wilayah pantai, pelestarian budaya masyarakat pesisir Betawi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan utara Jakarta.
Forum Masyarakat Kota Pelabuhan pada akhir seminar menyatakan akan merumuskan Rekomendasi Jakarta Kota Pelabuhan 2026 yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para pemangku kepentingan sektor maritim.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, memperkuat sistem logistik nasional, meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia, serta mengembalikan Jakarta sebagai kota maritim yang mampu bersaing dengan kota-kota pelabuhan dunia.
