Korannusantara.id – Yogyakarta, 17 Juni 2026, Aliansi mahasiswa Yogyakarta yang terdiri dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, UMY, APMD, dan BEM Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rizal Muhaimin, menyoroti fenomena creeping militarism atau meluasnya keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil.
“Militer hari ini tidak hanya ditempatkan pada urusan pertahanan negara, tetapi telah masuk ke berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Kondisi ini merupakan ancaman bagi demokrasi dan supremasi sipil yang menjadi amanat Reformasi,” ujar Rizal di hadapan massa aksi.
Selain isu militerisme, massa aksi juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, kedua program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan terkait transparansi, efektivitas pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.
Mahasiswa turut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup masyarakat. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai program pembangunan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sektor produktif dan perlindungan terhadap masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Rizal menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan kelompok elite dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.
“Di tengah meningkatnya beban ekonomi rakyat, mahalnya biaya pendidikan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, serta ketidakpastian masa depan generasi muda, pemerintah justru lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemilik modal. Negara seharusnya hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menjaga prinsip demokrasi, memperkuat supremasi sipil, mengevaluasi program-program yang dinilai kurang transparan dan tidak tepat sasaran, serta menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi berlangsung damai dengan agenda penyampaian orasi, pembacaan tuntutan, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen mahasiswa serta masyarakat sipil di Yogyakarta.
