KoranNusantara.id,TANJUNGPINANG- Keberadaan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di wilayah maritim Kepri yang dikenal sebagai jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.
Berada di persimpangan Selat Malaka dan Selat Singapura, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan, energi, industri, dan logistik nasional.
Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepri, Efendi Ali SIP.MH menjelaskan, tingginya aktivitas pelayaran internasional di kawasan ini menuntut pengamanan yang optimal guna menjamin keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional berbagai objek vital nasional.
“Dalam menjalankan tugas tersebut, Ditpolairud Polda Kepri secara konsisten melaksanakan patroli dan pengawasan di perairan sekitar pelabuhan, terminal energi, kawasan industri, hingga instalasi strategis lainnya yang masuk dalam kategori Obvitnas,” sebutnya dalam paparan Focus Grup Discussion (FGD), Maritime Policy Forum (MPF), Prodi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kamis (11/06/2026).
“Kehadiran patroli laut ini bertujuan mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, mulai dari penyelundupan, pencurian, sabotase, hingga tindak kejahatan lintas negara yang dapat mengancam kepentingan nasional,”ucapnya.
Selain patroli rutin, Ditpolairud juga mengedepankan fungsi deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman di wilayah perairan.
Melalui pemantauan lalu lintas kapal dan aktivitas masyarakat pesisir, aparat kepolisian dapat mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Peran Ditpolairud tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga penegakan hukum di laut. Berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan objek vital, seperti pelanggaran pelayaran, penyelundupan barang ilegal, maupun tindak pidana lainnya, menjadi fokus penindakan guna menciptakan situasi perairan yang aman dan kondusif,”paparnya.
Dalam mendukung pengamanan Obvitnas, Ditpolairud Polda Kepri juga aktif membangun sinergi dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, KPLP, KSOP, Bea Cukai, serta pengelola objek vital nasional. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem pengamanan yang terintegrasi dan efektif.
Pengamanan Obvitnas di Kepri memiliki arti strategis mengingat wilayah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung sektor industri, energi, pelabuhan, dan perdagangan internasional.
“Stabilitas keamanan kawasan menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan investasi serta mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional,”lanjutnya memaparkan.
Dengan kemampuan patroli laut, penegakan hukum, dan pengawasan wilayah perairan yang berkelanjutan, Ditpolairud Polda Kepri terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional maritim, sekaligus memastikan jalur strategis Indonesia tetap aman, terkendali, dan mampu mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan yang semakin kompleks.
FGD tersebut dipandu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS sebagai moderator.
Tema FGD yakni “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim Kepri Melalui Pendekatan Sound Governance”.
FGD tersebut terdapat belasan narasumber. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Fungsional Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.; Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Dr. Ir. Azis Kasim Djou; Kepala Bidang Layanan E-Government dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Donny Firmansyah, S.T., M.M.; Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, S.STP, M.Si.; dan Sekeretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
Sementara itu, dari sektor swasta hadir Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Kunto Purbono, serta Vice President Government Relation Prima Energy, Widi Santoso.
FGD-MPF ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengamanan ruang maritim. Diantaranya Kepala Staf Komando armada I, Laksamana Pertama TNI DR. Arif Badrudin, M.Mgt.Stud.; Dirpamobvit Polda Kepri Kombes Pol, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.SI.; Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Efendi Ali SIP.MH.; Auditor ISPS Code Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H.; Nakhoda KN. Rantos Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Aidil Hidayat; dan Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lina Lusiana, S.A.P., M.H.(rilis).
