KoranNusantara.id,Tanjungpinang- Kepulauan Riau (Kepri) dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan maritim nasional maupun internasional.
Berada di persimpangan Selat Malaka dan Selat Singapura, wilayah ini menjadi jalur pelayaran tersibuk dunia sekaligus pintu gerbang ekonomi, perdagangan, energi, dan pertahanan Indonesia.
Hal tersebut dipaparkan Kepala Staf Komando Armada I (Kaskoarmada I) Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, M.Mgt., Stud., dalam Focus Grup Discussion (FGD) Maritim Policy Forum (MPF), Magister Ilmu Pemerintahan (MIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, pada Kamis, (11/06/2026).
FGD perdana MPF MIP itu berlangsung di Gedung Ismet Abdullah, Gedung A Lantai 3 dengan tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim Kepri Melalui Pendekatan Sound Governance”.
Adapun moderator FGD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS.
Dalam paparannya, disebutkan bahwa Kepri memiliki sekitar 2.408 pulau dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, serta Vietnam.
Selain itu, lebih dari 28 ribu kapal melintasi kawasan Selat Malaka setiap tahun, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu simpul strategis maritim Indonesia.
Tidak hanya menjadi jalur perdagangan internasional, Kepri juga menjadi lokasi berbagai objek vital nasional maritim, mulai dari pelabuhan internasional, terminal peti kemas, fasilitas energi dan migas lepas pantai, kawasan perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun (BBK), kawasan industri maritim, hingga infrastruktur telekomunikasi dan navigasi laut.
Dari perspektif militer, pengelolaan Obvitnas Maritim tidak hanya dipandang sebagai urusan ekonomi dan administrasi pemerintahan semata.
“Keamanan objek-objek strategis tersebut dinilai menjadi bagian integral dari sistem pertahanan negara,”sebutnya mewakili Panglima Koarmada I.
Lanjut Laksamana Pertama TNI Arif, gangguan terhadap Obvitnas Maritim dapat berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan laut, kelancaran perdagangan, keselamatan pelayaran, kepercayaan investor, hingga kedaulatan negara.
Berbagai ancaman yang dihadapi pun semakin kompleks, mulai dari ancaman konvensional seperti agresi militer, pelanggaran wilayah, dan blokade jalur laut, hingga ancaman nonkonvensional berupa terorisme maritim, penyelundupan, perdagangan manusia, illegal fishing, dan kejahatan lintas negara.
“Selain itu, muncul pula ancaman grey zone seperti sabotase, spionase, serangan siber terhadap sistem pelabuhan, serta gangguan terhadap rantai pasok energi dan logistik nasional,”jelasnya dihadapan 12 narasumber.
Narasumber yang hadiri, dari Pemerintah Provinsi Kepri, Polda Kepri, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Tanjung Uban, serta SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara.
Masih paparan Laksamana Pertama TNI Arif, melalui pendekatan sound governance, tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga mengedepankan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, responsif, berbasis data, berorientasi hasil, dan didukung jaringan kerja lintas sektor.
Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan Obvitnas Maritim harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bakamla, KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, BUMN, sektor swasta, masyarakat pesisir, hingga mitra internasional.
Di sisi lain, Koarmada I memiliki peran strategis melalui patroli laut, pengumpulan intelijen maritim, analisis ancaman, hingga kesiapsiagaan satuan reaksi cepat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.
Lima Langkah Strategis
Untuk mengoptimalkan pengelolaan Obvitnas Maritim di Kepri, Koarmada I mengusulkan lima langkah strategis.
Pertama, pembentukan forum koordinasi tetap pengamanan Obvitnas Maritim Kepri yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan mekanisme kerja yang jelas dan memiliki kekuatan eksekutorial.
Kedua, integrasi sistem Maritime Domain Awareness (MDA) berbasis C4ISR yang menghubungkan data AIS, radar pantai, intelijen maritim, pelabuhan, bea cukai, hingga laporan masyarakat pesisir guna mendukung deteksi dini ancaman secara real time.
Ketiga, penerapan standar pengamanan berlapis yang tidak hanya mencakup area darat, tetapi juga perimeter laut, alur pelayaran, dermaga, akses logistik, dan sistem informasi.
Keempat, penguatan ketahanan masyarakat pesisir sebagai “sensor sosial” dalam sistem deteksi dini melalui program pemberdayaan nelayan, komunikasi sosial maritim, serta edukasi bela negara.
Kelima, penyusunan rencana kontinjensi terpadu untuk menghadapi berbagai skenario krisis seperti sabotase pelabuhan, kebakaran terminal energi, tumpahan minyak, serangan siber, kecelakaan kapal, aksi teror, penyanderaan, hingga eskalasi konflik di Laut Natuna Utara.
“Kami menegaskan bahwa, pengelolaan Obvitnas Maritim di Kepulauan Riau bukan sekadar upaya melindungi aset strategis, melainkan bagian dari menjaga kedaulatan negara serta memastikan Indonesia tetap menjadi negara kepulauan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing di tingkat global,”tegasnya.
Diakhir FGD, Laksamana Pertama TNI Arif juga berharap tidak berhenti hanya di sini saja. Harus ada lanjutan pembahasan untuk bisa memberikan aksi nyata dalam harmonisasi pengelolaan Obtivnas.
“Kita bisa satukan dalam bentuk grup WhatsApp, untuk membahasa lagi dengan intens. Karena ini sangat penting bagi Kepri dan umumnya Indonesia,”pintanya.(rilis)
RED
