Jakarta – Perhimpunan Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Selasa (9/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak DKPP bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang disorot dalam polemik penggunaan helikopter mewah saat kegiatan pelantikan KPPS di Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Massa aksi memusatkan kegiatan di Kantor DKPP RI untuk menyampaikan langsung tuntutan kepada lembaga yang berwenang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Sejumlah spanduk dibentangkan berisi desakan agar DKPP memeriksa dugaan pelanggaran etika yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas mewah tersebut.
Ketua Umum PPDI, Zoel Nasution, mengatakan integritas penyelenggara negara harus tetap dijaga, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, perilaku yang dinilai mencerminkan kemewahan dan pemborosan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ketika rakyat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi, para pejabat dan penyelenggara negara seharusnya menunjukkan keteladanan melalui sikap sederhana dan bertanggung jawab. Demokrasi dibangun di atas kepercayaan rakyat, bukan di atas kemewahan yang dipertontonkan,” kata Zoel dalam keterangannya.
Dalam aksi tersebut, PPDI secara khusus mendesak DKPP memeriksa Anggota KPU RI Parsadan Harahap serta Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliansyah guna memastikan tidak ada dugaan pelanggaran etika yang luput dari penanganan.
Selain meminta pemeriksaan terbuka terhadap seluruh pihak yang terkait, PPDI juga mendesak agar sanksi tegas dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran kode etik. Mereka turut meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
Koordinator Lapangan Aksi, Vinzen, menyebut aksi yang digelar merupakan bentuk peringatan kepada DKPP agar menunjukkan komitmen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara profesional dan tanpa pandang bulu.
“Kami datang ke DKPP untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya ketegasan dalam penegakan etika. Jangan sampai muncul kesan bahwa dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian publik justru dibiarkan atau tidak ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Vinzen menegaskan, PPDI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak terdapat respons maupun langkah konkret dari DKPP. Aksi Jilid II direncanakan berlangsung pada Jumat mendatang dengan jumlah massa yang diklaim lebih besar.
PPDI menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal penggunaan helikopter, melainkan menyangkut etika, integritas, kepatutan, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Karena itu, mereka meminta seluruh dugaan pelanggaran diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga marwah demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang bersih.
