Jakarta , Korannusantara.id – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, mengapresiasi langkah Presiden dalam melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola program strategis nasional berjalan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengapresiasi keputusan terkait pergantian Kepala BGN sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penguatan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Ahmad Jundi Khalifatullah dalam keterangan kepada Korannusantara.id Rabu (3/6/2026).
PP KAMMI menilai setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dikelola secara transparan dan bebas dari praktik yang dapat mencederai integritas pelayanan publik. Karena itu, organisasi tersebut mendorong agar berbagai dugaan penyimpangan yang muncul, termasuk isu jual beli titik dalam pelaksanaan program, dapat dituntaskan secara menyeluruh dan transparan oleh aparat yang berwenang.
“Kami mendukung penuh penuntasan kasus dugaan jual beli titik maupun bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, tanpa pandang bulu, serta berorientasi pada pengungkapan fakta dan pemberian keadilan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut PP KAMMI, keberhasilan program strategis pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh integritas tata kelola serta kualitas kepemimpinan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, momentum pergantian pimpinan dinilai perlu dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
Selain itu, PP KAMMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses perbaikan tata kelola tersebut secara konstruktif. Organisasi kepemudaan itu juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan di berbagai sektor.
“Kami berharap kepemimpinan baru di BGN dapat menghadirkan tata kelola yang lebih baik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pada saat yang sama, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran harus dituntaskan hingga terang benderang demi menjaga kepercayaan publik,” tutup Jundi. (***)
