Korannusantara.id – Opini, Jika pada bulan Mei kita baru saja melewati refleksi Gerakan Reformasi sebuah momentum perlawanan rakyat akibat kegagalan rezim Orde Baru dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen maka pada bulan Juni ini kita tiba pada refleksi Hari Lahir Pancasila.
Kilas balik Reformasi seharusnya menjadi peringatan keras bagi perjalanan sejarah bangsa. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa ketika Pancasila dikhianati oleh para penguasa, perlawanan rakyat pada akhirnya tidak akan terbendung.
Oleh karena itu, refleksi Hari Lahir Pancasila harus ditempatkan sebagai alarm kesadaran bersama agar nilai-nilai luhur tersebut benar-benar diwujudkan oleh para pemegang kekuasaan. Jangan sampai kegagalan penguasa hari ini memicu kembali perlawanan dari bangsanya sendiri yang pada akhirnya hanya menyeret Indonesia ke jurang kemunduran untuk kedua kalinya.
Sebagaimana pesan historis yang sering dikaitkan dengan Bung Karno, bahwa perjuangan mengusir penjajah mungkin lebih mudah dibandingkan perjuangan melawan bangsa sendiri ketika nilai-nilai kebangsaan mulai ditinggalkan.
Pancasila bukanlah teks hukum yang mati, bukan pula komoditas politik yang hanya dipekikkan menjelang pemilu. Pancasila adalah falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa (weltanschauung) yang digali dari nilai-nilai yang telah hidup di bumi Nusantara.
Bung Karno sendiri pernah menegaskan bahwa dirinya bukan pencipta Pancasila, melainkan penggali nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun realitas bangsa hari ini justru menghadirkan ironi besar. Seolah-olah sebagian pemegang kekuasaan dipaksakan menduduki kursi kepemimpinan, tetapi belum memiliki kesiapan moral dan intelektual yang memadai untuk memahami esensi serta substansi terdalam dari Pancasila.
Kondisi tersebut sejalan dengan kritik yang pernah disampaikan Bung Hatta. Ia mengingatkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara, Pancasila kerap tidak diamalkan secara sungguh-sungguh. Indonesia belum sepenuhnya dapat disebut menjalankan Pancasila apabila pemerintah dan masyarakat belum mampu melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pendidikan, perekonomian nasional, serta kesejahteraan sosial.
Ketidaksiapan kerangka berpikir para penguasa membawa dampak yang sangat disayangkan. Buruknya berbagai kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai dasar negara kemudian memunculkan suara-suara yang mempertanyakan finalitas Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Sekilas, argumen tersebut tampak masuk akal karena masyarakat menyaksikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Namun sesungguhnya, asumsi itu merupakan kekeliruan mendasar. Pancasila tetap relevan dan dinamis dalam melahirkan berbagai instrumen kebijakan, sementara nilai fundamental yang terkandung di dalamnya bersifat tetap dan tidak berubah.
Persoalan sebenarnya bukan terletak pada Pancasila, melainkan pada ketidakmampuan sebagian penguasa dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang konkret. Kegagalan di lapangan bukan karena Pancasila belum final, melainkan karena para pemimpin gagal memahami dan mengimplementasikannya secara utuh.
Ketika penguasa terjebak dalam pragmatisme kekuasaan dan kehilangan orientasi ideologis, nilai Ketuhanan kehilangan dimensi moralnya, nilai Kemanusiaan tersisih oleh ambisi pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan nilai Keadilan Sosial terkoyak oleh ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara pusat dan daerah.
Suara rakyat pun kerap hanya dijadikan alat legitimasi politik, padahal setiap regulasi yang lahir dari negara seharusnya didedikasikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, memahami Pancasila tidak boleh lagi dilakukan dalam ruang konseptual yang sempit. Untuk menghidupkan kembali rohnya, bangsa ini harus melampaui ego individu maupun kelompok. Semangat kolektif, kolegialitas, dan gotong royong harus kembali menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gotong royong bukan sekadar slogan, melainkan budaya asli bangsa Indonesia yang menjadi sarana untuk mengamalkan seluruh sila Pancasila dalam kehidupan nyata.
Bangsa yang merdeka secara hakiki adalah bangsa yang rakyatnya merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan negara. Pancasila pada hakikatnya menghadirkan cita-cita kesejahteraan bersama, keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap kemajemukan dalam bingkai Negara Kesejahteraan (Welfare State).
Dalam ruang bernegara yang ideal, seluruh elemen bangsa terutama para pemimpinnya harus mampu menghayati nilai-nilai luhur Pancasila. Hanya dengan cara itulah kita dapat menurunkan ego sektoral, meninggalkan kepentingan golongan, dan mentransformasikannya menjadi sistem yang sepenuhnya berpihak kepada kemaslahatan rakyat serta kelestarian alam Nusantara.
Selamat Hari Lahir Pancasila. Saatnya menghidupkan nilai-nilainya, bukan sekadar menghafal sila-silanya.
