Korannusantara.id, Jakarta – Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar. Tulus menilai pernyataan tersebut menyesatkan.
Tulus mengatakan memang benar masyarakat di desa tidak menggunakan mata uang dolar. Bahkan, menurutnya, masyarakat di perkotaan juga tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari.
“Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang!” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Tulus menilai ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi. Ia membeberkan sejumlah komoditas yang nyaris tidak bisa lepas dari impor, mulai dari kedelai sebesar 80 persen, gandum 100 persen, bawang putih 100 persen, BBM 60 persen, gas elpiji 80 persen, hingga aspal untuk pembangunan jalan sebesar 90 persen.
“Jadi kalau rupiah remuk vs dolar rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar,” katanya.
Tulus mengingatkan bahwa produk impor pasti sangat terpengaruh oleh kurs dolar. Jika nilai dolar terus melonjak, maka biaya impor juga akan meningkat, baik yang ditanggung pihak swasta maupun negara.
“Jika harga minyak mentah terus melangit, dan kurs dolar terus melangit juga; pemerintah akan semakin pening karena harus menambah subsidi energi dari APBN. Jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik dan mendelik,” tegas Tulus.
Selain tingginya ketergantungan impor, Tulus juga menilai anjloknya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Kondisi tersebut dapat menggerus arus kas perusahaan dan berpotensi memicu persoalan lain, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun produk yang tidak terserap pasar.
“Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya sangat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa,” jelasnya.
Tulus mengatakan seharusnya Prabowo memberikan kepastian kepada masyarakat dan menunjukkan upaya konkret untuk menstabilkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS.
“Bukan malah meninabobokkan masyarakat, bahkan memberikan pernyataan yang misleading,” pungkasnya.
