Korannusantara.id – Jakarta, Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 dinilai belum mencerminkan penguatan fundamental ekonomi nasional. Peneliti INDEF sekaligus pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai capaian tersebut lebih banyak ditopang stimulus fiskal jangka pendek dibandingkan penguatan sektor riil yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ariyo dalam tulisan berjudul “Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61%” sebagai respons terhadap artikel ekonom senior Anggito Abimanyu yang sebelumnya mempertanyakan kualitas data pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Ariyo, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada validitas angka pertumbuhan, melainkan harus melihat ongkos ekonomi yang harus dibayar untuk mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen.
“Pertanyaannya bukan sekadar apakah angka 5,61 persen valid atau tidak, tetapi siapa yang membayar ongkos pertumbuhan tersebut,” tulis Ariyo.
Ia menilai pertumbuhan Triwulan I-2026 sangat dipengaruhi oleh lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan. Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan disebut mencapai sekitar 1,26 poin persentase dari total pertumbuhan 5,61 persen.
Namun, Ariyo mengingatkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Defisit primer APBN Triwulan I-2026 tercatat mencapai Rp95,8 triliun atau melampaui pagu defisit primer setahun penuh APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun.
Di saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun pada Triwulan I-2026.
Selain tekanan fiskal, Ariyo juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai menggerus pendapatan riil masyarakat. Pada 16 Mei 2026, rupiah tercatat menembus Rp17.605 per dolar AS, lebih lemah dibanding asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan PDB per kapita Indonesia dalam denominasi dolar AS. Ariyo memperkirakan PDB per kapita Indonesia yang seharusnya setara USD5.540 pada kurs asumsi APBN turun menjadi sekitar USD5.190 akibat depresiasi rupiah.
“Depresiasi rupiah secara mekanis menjauhkan Indonesia dari target negara berpenghasilan tinggi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ariyo juga menyoroti penurunan kualitas sektor eksternal. Surplus perdagangan Indonesia pada Januari-Maret 2026 tercatat turun menjadi USD5,55 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD10,91 miliar.
Menurut dia, pelemahan surplus dagang menunjukkan struktur ekspor Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas, khususnya hilirisasi nikel, sementara sektor manufaktur non-komoditas belum berkembang kuat.
Di sektor domestik, Ariyo menilai sinyal perlambatan mulai terlihat dari naiknya rasio kredit bermasalah (NPL) kredit properti dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026. Pertumbuhan sektor real estat juga hanya mencapai 3,54 persen, terendah di kelompok jasa.
Ia juga menyinggung kontradiksi antara pertumbuhan PDB manufaktur sebesar 5,04 persen dengan PMI Manufaktur April 2026 yang berada di level 49,1 atau masuk zona kontraksi.
“Ini menunjukkan kondisi manufaktur terkini mulai melemah meskipun data pertumbuhan Triwulan I masih terlihat tinggi,” katanya.
Sebagai solusi, Ariyo mendorong pemerintah memperbaiki kualitas belanja negara melalui percepatan belanja modal produktif dan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat bawah.
Menurutnya, langkah tersebut memang tidak akan langsung menghasilkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek, namun lebih sehat untuk menopang ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Pilihan utamanya adalah mengejar pertumbuhan berkualitas atau sekadar mempertahankan pertumbuhan kuantitatif,” tulis Ariyo.
