Korannusantara.id – Pekanbaru, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepri mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk tidak terburu-buru mengeluarkan izin operasional bagi SLB Santa Lucia di Pekanbaru.
Desakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Restorasi Gambut Badko HMI Riau-Kepri, Vivialdi Amri Nobel, yang menilai terdapat dugaan persoalan administrasi lingkungan dalam pembangunan sekolah milik Yayasan Prayoga Riau tersebut. Menurutnya, persoalan itu kini mulai berdampak dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, SLB Santa Lucia diduga sudah mulai beroperasi, meskipun izin operasional dari Dinas Pendidikan Riau disebut masih dalam proses pengurusan,” ujar Vivialdi.
Ia meminta Dinas Pendidikan Riau segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung terkait dugaan adanya kegiatan belajar mengajar sebelum izin resmi diterbitkan.
“Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan Riau segera mengecek lokasi, memastikan apakah benar ada aktivitas belajar mengajar yang berlangsung secara ilegal seperti dugaan yang berkembang di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Badko HMI Riau-Kepri juga mendesak Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan agar menunda penerbitan izin operasional sebelum dilakukan kajian menyeluruh terhadap polemik yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut Vivialdi, jika izin operasional tetap diterbitkan tanpa penyelesaian persoalan yang ada, dikhawatirkan konflik sosial akan semakin melebar. Ia menyebut masyarakat merasa khawatir, terutama saat musim hujan, karena adanya potensi banjir yang diduga berkaitan dengan pembangunan tersebut.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Jika keresahan ini terus dibiarkan, gejolak sosial bisa semakin besar,” katanya.
Badko HMI Riau-Kepri, lanjut Vivialdi, menyatakan akan tetap berada di barisan masyarakat apabila aspirasi mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
“Jika masyarakat merasa dizalimi dan pemerintah justru berpihak kepada kepentingan swasta, kami siap menyuarakan persoalan ini hingga ke Kantor Gubernur Riau. Kami juga akan terus mengawal laporan penolakan operasional SLB tersebut yang telah disampaikan masyarakat ke Dinas Pendidikan Riau,” tutupnya.
