Jakarta – Wacana pemerintah merangkul media digital nonkonvensional atau yang belakangan disebut sebagai homeless media menuai beragam respons publik. Namun, pelaku usaha media sekaligus pemilik media daring Redaksi Jakarta, Denni Wahyudi, menilai langkah tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurut Denni, perkembangan media digital saat ini tidak lagi bisa dilihat hanya dari perspektif media arus utama. Banyak platform berbasis media sosial, komunitas digital, hingga kanal kreator independen justru memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan menyampaikan informasi kepada publik.
“Realitas hari ini, masyarakat terutama generasi muda lebih banyak menerima informasi dari media digital alternatif, podcast, TikTok, Instagram, dan platform baru lainnya. Jadi menurut saya wajar jika pemerintah mulai membuka ruang komunikasi dengan mereka,” kata Denni saat dimintai tanggapan, Jumat (8/5/2026).
Ia menilai langkah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membangun forum komunikasi bersama media digital bukan sesuatu yang perlu dicurigai secara berlebihan, selama tetap menjaga independensi editorial masing-masing media.
“Yang dibangun kan komunikasi dan akses informasi. Itu penting supaya tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah dengan ekosistem media baru yang sekarang tumbuh sangat cepat,” ujarnya.
Denni juga menilai istilah homeless media sebaiknya dipahami sebagai fenomena perubahan lanskap media, bukan sebagai label negatif. Sebab menurutnya, banyak media digital saat ini lahir secara independen tanpa afiliasi dengan perusahaan pers besar, tetapi memiliki audiens yang kuat dan loyal.
“Dulu ukuran media itu kantor besar, cetak, atau televisi. Sekarang satu kanal digital dengan tim kecil bisa punya jutaan audiens. Dunia medianya memang berubah,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme agar kemitraan komunikasi tidak menimbulkan persepsi bahwa media menjadi alat propaganda kekuasaan.
“Independensi tetap harus dijaga. Kritik terhadap pemerintah juga tetap harus ada. Tapi membuka ruang komunikasi dengan media baru menurut saya langkah yang realistis dan memang dibutuhkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Muhammad Qodari memperkenalkan Indonesia New Media Forum (INMF) sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dengan ekosistem media digital baru. Langkah tersebut memunculkan polemik setelah sejumlah media yang disebut dalam forum itu menyatakan tidak mengetahui atau tidak merasa menjadi bagian dari kemitraan pemerintah.
