Korannusantara.id, Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi dan mencabut izin ratusan perusahaan tambang bermasalah yang beroperasi di hutan lindung dan beberapa hutan lainnya. Menurutnya negara harus tegas demi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
“Jadi ini ada sekian ratus tambang enggak jelas atau IUP-IUP enggak jelas. Menteri ESDM, segera evaluasi ya. Kalau enggak jelas cabut semua itu IUP ya, cabut semua,” ujar Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih Beserta Seluruh Eselon 1/KL dan Dirut BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Presiden Prabowo menyebut, sikap tegas harus diambil terhadap perusahaan tambang yang merusak hutan demi membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
“Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor sekian. Evaluasi segera, berapa hari laporan kembali ke saya?,” tanya Prabowo kepada Menteri ESDM.
Kepala Neagara meminta evaluasi itu dilakukan dalam sepekan ini sehingga upaya tersebut bisa dinikmati rakyat. Atas intruksi tersebut, Bahlil pun langsung berdiri dan menyatakan siap.
“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu? Siap? Kita cabut semua IUP, prinsip – prinsip yang gak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” tegasnya. (red)
