Korannusantara.id – Yogyakarta, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (25/2).
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyoroti dugaan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan asing.
Sekitar 30 mahasiswa tampak membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang utama DPRD DIY dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dalam selebaran yang dibagikan kepada peserta aksi dan masyarakat, mahasiswa memuat sejumlah poin tuntutan. Di antaranya mendesak pencabutan izin PT Ormat Geothermal yang disebut beroperasi di Maluku Utara serta meminta pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi hak dan ruang hidup masyarakat adat.
Mahasiswa juga menilai program MBG perlu dievaluasi karena dianggap tidak tepat sasaran dan belum menyentuh kebutuhan mendasar rakyat. Selain itu, mereka mendorong transparansi dan audit terbuka terhadap Koperasi Merah Putih guna mencegah dugaan penyalahgunaan anggaran.
Tak hanya itu, massa aksi turut menolak keterlibatan TNI dalam urusan sipil dan meminta penegasan supremasi sipil. Mereka juga mengkritisi sikap Presiden yang dinilai pro terhadap kepentingan asing dan berpotensi mengancam kedaulatan nasional.
Koordinator aksi menyatakan mahasiswa hadir sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik. “Kami meminta pemerintah dan DPRD membuka ruang dialog serta mengkaji ulang kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari aparat. Hingga massa membubarkan diri, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD DIY terkait tuntutan tersebut.
