Korannusantara.id, Kota Bekasi — Isu kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas kembali mengemuka setelah seorang legislator daerah menilai dukungan pemerintah terhadap kelompok tersebut belum optimal. Keterbatasan sarana pendidikan dan pelatihan dinilai menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mendesak pemerintah daerah segera membentuk lembaga pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas. Desakan itu ia sampaikan saat menjaring aspirasi warga dalam kegiatan reses di wilayah Bekasi Utara, Sabtu (14/2/2026).
“Usulannya agar dibuat lembaga-lembaga pelatihan, sehingga teman-teman kita yang disabilitas bisa mendapatkan skill untuk menjalankan kehidupan mereka,” ujar Kamil.
Ia menyoroti terbatasnya fasilitas pendidikan khusus di Kota Bekasi yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan. Kondisi tersebut berdampak pada kesiapan kerja penyandang disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, meskipun regulasi mengenai kuota tenaga kerja disabilitas di perusahaan telah tersedia, implementasinya masih jauh dari harapan. Minimnya pelatihan membuat banyak perusahaan ragu merekrut tenaga kerja dari kelompok tersebut.
“Kurang pelatihan sehingga banyak juga perusahaan yang belum menggunakan tenaga kerja dari kelompok disabilitas,” katanya.
Sebagai solusi, Kamil mendorong pembentukan ruang-ruang pelatihan dengan materi sederhana namun aplikatif, seperti menjahit, berkebun, maupun keterampilan lain yang dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta.
“Pelatihan yang simple tapi bisa dilakukan oleh mereka, sehingga setelah sekolah mereka punya skill yang bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan,” jelasnya.
Ia mengaku belum mengantongi data pasti jumlah penyandang disabilitas di daerah tersebut, namun menegaskan bahwa kelompok ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kalau mereka tidak terperhatikan, sangat kasihan. Apalagi lingkungan kita juga belum banyak mendukung untuk kaum disabilitas,” ungkapnya.
Dalam reses yang sama, Kamil juga menerima berbagai aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan hingga saluran air serta gapura lingkungan. Persoalan sampah turut menjadi keluhan yang dinilai membutuhkan langkah penanganan lebih tegas.
Ia berharap Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang baru disahkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan, terutama melalui pemilahan sejak dari sumber.
“Pemilahan sampah di hulunya, jadi di rumah tangga, di lingkungan RT dan RW bisa dipilah dulu. Sehingga beban sampah yang menuju tempat pembuangan akhir semakin berkurang,” paparnya.
Terkait infrastruktur, Kamil menyoroti masih banyaknya jalan berlubang serta potensi banjir di Bekasi Utara. Ia menilai pemerintah kota perlu menyusun grand design tata ruang agar pembangunan tidak bersifat tambal sulam.
“Jangan sampai kita benerin di sebelah sini, ternyata tetangganya banjir. Grand design tata ruang dan tata kota Bekasi harus segera di-launching,” pungkasnya. ( ADV )
