Korannusantara.id, KOTA BEKASI – Ancaman banjir kembali menghantui permukiman warga di wilayah Harapan Jaya, Bekasi Utara, setelah Kali Bancong dinilai tidak lagi mampu menampung tingginya debit air kiriman dari tiga kelurahan. Kondisi tersebut mendorong warga mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi sungai guna mencegah banjir berulang yang berpotensi merugikan masyarakat.
Persoalan banjir akibat Kali Bancong yang tidak mampu menampung debit air dari tiga kelurahan menjadi keluhan utama warga. Situasi itu juga diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan juru parkir yang selama ini turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyerap berbagai aspirasi tersebut saat menggelar rapat kerja setempat (reses) di kediamannya di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Sabtu (14/2/2026).
Terpantau, kegiatan yang dihadiri pengurus RW, RT, hingga para juru parkir itu membahas tiga isu krusial, yakni penanganan banjir, pengadaan kamera pengawas (CCTV), serta peningkatan kesejahteraan juru parkir.
“Banyak pengurus RW meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk melakukan normalisasi Kali Bancong. Sungai ini menjadi tumpuan air dari tiga kelurahan, tetapi sekarang sudah tidak bisa menampung debit air dengan baik,” ungkap Arif.
Politisi PDI Perjuangan Kota Bekasi itu menyatakan, selain persoalan banjir, warga juga mengusulkan pengadaan closed circuit television (CCTV) guna meningkatkan keamanan lingkungan, terutama di titik-titik strategis dan rawan kejahatan. Ia pun menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan memperjuangkannya melalui anggaran pemerintah daerah.
“Pengadaan CCTV penting untuk meningkatkan keamanan dan memberikan rasa aman kepada warga. Ini akan saya perjuangkan dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Yang menarik dalam reses tersebut adalah kehadiran sejumlah juru parkir yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan, meski selama ini ikut berperan dalam pengumpulan PAD Kota Bekasi.
Para juru parkir meminta pemerintah daerah menyediakan perlengkapan kerja berupa seragam dan jas hujan yang layak. Menurut mereka, kelengkapan tersebut penting agar dapat bekerja lebih optimal sekaligus membantu mencapai target PAD.
“Juru parkir yang hadir banyak menyampaikan aspirasi. Mereka yang selama ini ikut berpartisipasi dalam PAD Kota Bekasi meminta agar diperhatikan, terutama soal seragam dan jas hujan. Ini penting agar para juru parkir bisa memberikan kontribusi PAD sesuai target yang diharapkan,” jelas Arif.
Menanggapi beragam aspirasi itu, Arif menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh usulan warga melalui mekanisme pengawasan dan penganggaran di DPRD Kota Bekasi.
“Semua aspirasi yang masuk akan saya catat dan perjuangkan. Untuk normalisasi Kali Bancong, saya akan berkoordinasi dengan BPSDA. Sementara CCTV dan kelengkapan juru parkir akan saya usulkan dalam pembahasan anggaran,” tegasnya.
Arif juga mengapresiasi antusiasme warga, pengurus RW/RT, dan juru parkir yang hadir. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat membantu dewan dalam menjalankan fungsi representasi serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pungkasnya. ( ADV)
