Tangerang, 13 Februari 2026 – Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merekomendasikan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI dalam rangka Kongres XXXIII Tahun 2026. Rekomendasi itu disampaikan dalam forum Pleno II PB HMI yang digelar pada 12–15 Februari 2026 di Bumi Perkemahan Kitri Bhakti, Tangerang.
Pleno II PB HMI merupakan agenda strategis organisasi dan menjadi ruang pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Pengurus Besar di luar Kongres. Forum ini dihadiri unsur PB HMI, Badan Koordinasi (Badko) se-Indonesia, serta Badan Koordinasi Nasional Lembaga Profesi sebagai representasi struktur nasional organisasi.
Ketua MPK PB HMI, Arri Wahyudi Edimar, menyatakan proses reproduksi kepemimpinan nasional merupakan aspek fundamental yang menentukan arah gerak organisasi ke depan. Karena itu, MPK mendorong pembentukan Pansel Calon Ketua Umum PB HMI ditetapkan sebagai keputusan resmi Pleno II.
“Pembentukan Pansel ini merupakan ikhtiar strategis untuk memastikan proses seleksi kepemimpinan HMI berjalan objektif, transparan, dan berbasis kapasitas,” ujar Arri.
Pansel yang diusulkan terdiri dari unsur MPK HMI dan perwakilan PB HMI. Komposisi ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan konstitusional dan fungsi eksekutif organisasi, sekaligus memperkuat legitimasi proses seleksi.
Pansel nantinya bertugas menyusun regulasi administratif dan mekanisme verifikasi calon sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI. Selain itu, Pansel akan melakukan verifikasi administratif dan substantif terhadap bakal calon Ketua Umum, serta menyusun tahapan seleksi, termasuk mekanisme sosialisasi dan kampanye yang relevan dengan perkembangan zaman.
Arri juga menekankan pentingnya verifikasi substantif terhadap calon Ketua Umum, mencakup kualitas ideologis, kapasitas manajerial, kedalaman intelektual, serta integritas moral. Hasil proses seleksi direncanakan disampaikan secara terbuka kepada cabang-cabang sebagai referensi objektif dalam menentukan dukungan.
“Dengan sistem ini, dukungan cabang tidak lagi bertumpu pada relasi dan preferensi semata, tetapi pada kapasitas dan gagasan yang terverifikasi,” tegasnya.
Pembentukan Pansel disebut sebagai bagian dari upaya organisatoris menjawab tantangan relevansi HMI di tengah dinamika perubahan nasional dan global. Tahun 2026 juga menandai usia ke-79 HMI, yang dipandang sebagai momentum refleksi menuju satu abad perjalanan organisasi pada 2047.
MPK HMI menilai kualitas reproduksi kepemimpinan bukan hanya persoalan internal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sejarah organisasi dalam memberikan kontribusi strategis bagi bangsa, seiring agenda besar Indonesia Emas 2045.
“Sebagai organisasi kader, HMI dituntut melakukan penyempurnaan sistemik demi menjaga marwah, kualitas, dan daya saing organisasi di masa depan,” tutup pernyataan MPK HMI.
