Korannusantara.id – Opini, Pernyataan Kepala Bappenas yang menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas yang dinilai “lebih mendesak” dibanding penciptaan lapangan kerja bukan sekadar persoalan teknis penjadwalan kebijakan. Ini adalah alarm keras tentang keretakan nalar perencanaan negara.
Publik didorong masuk ke dalam dikotomi palsu antara perut kenyang dan martabat ekonomi, seolah keduanya tidak saling bergantung.
Secara fundamental, narasi ini menabrak kausalitas fiskal paling elementer. Ekonomi tidak bekerja dalam ruang hampa moral, melainkan dalam siklus produksi–konsumsi. Program MBG adalah pos belanja murni (cost center) yang menyerap ratusan triliun rupiah, sementara penciptaan lapangan kerja adalah mesin pendapatan (revenue generator) melalui pajak, daya beli, dan aktivitas sektor riil. Negara yang hanya membelanjakan tanpa memproduksi sedang menggali lubang fiskalnya sendiri.
Memprioritaskan MBG di atas penciptaan kerja adalah bentuk halusinasi fiskal. Pertanyaan dasarnya sederhana namun menohok: dari mana negara akan membiayai makan siang gratis di tahun-tahun mendatang jika basis pajaknya menyusut? Menggenjot pengeluaran sambil membiarkan penciptaan kerja stagnan adalah *resep pasti menuju ketergantungan utang dan kerapuhan fiskal. Belas kasihan tanpa fondasi ekonomi adalah utopia yang mahal.
Analogi “memberi kail kepada orang yang hampir mati” terdengar emosional, namun secara empiris menyesatkan. Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi kelaparan massal. Musuh utama kita adalah kemiskinan struktural. Rakyat lapar karena tidak punya daya beli, dan tidak punya daya beli karena tidak punya pekerjaan. Mengobati gejala tanpa menyentuh penyakit adalah solusi subsisten yang miopik. Mengenyangkan hari ini tidak menjamin hidup esok hari.
Lebih ironis, pernyataan ini terdengar seperti pengakuan menyerah negara terhadap mandat pembangunannya sendiri. Bappenas seharusnya menjadi arsitek industrialisasi dan produktivitas nasional, bukan sekadar manajer bantuan sosial. Ketika menciptakan pekerjaan dianggap kurang realistis dibanding membagi makanan, negara seolah mengakui kegagalannya membangun ekosistem ekonomi yang bermartabat. Bangsa besar tidak hidup dari subsidi, tetapi dari karya.
Jika logika terbalik ini diteruskan, kita sedang menyiapkan paradoks demografi: generasi yang sehat dan bugar, namun hidup di negara yang rapuh dan penuh pengangguran. Negara yang bermartabat tidak memilih antara perut kenyang atau tangan yang bekerja. Ia memastikan perut rakyat kenyang karena tangan mereka bekerja. Di sanalah martabat ekonomi dilahirkan.
Cibubur, 31 Januari 2026
Salam Coaching Untuk Negeri
