Korannusantara.id, CIKARANG PUSAT — Upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sepanjang 2025 menunjukkan hasil nyata. Sejumlah indikator utama mencatat tren positif, mulai dari penurunan angka stunting, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga pengakuan nasional melalui penghargaan Kabupaten/Kota Sehat.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi yang menjadi simpul koordinasi berbagai program strategis lintas perangkat daerah. Melalui pendekatan kolaboratif, Bappeda memastikan kebijakan pembangunan berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, menjelaskan bahwa peran utama Bappeda berada pada penguatan perencanaan dan sinkronisasi program, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Bappeda berfungsi sebagai penggerak kolaborasi. Kami memastikan seluruh program lintas sektor berjalan searah, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pelaporan,” kata Fadly saat ditemui di Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (12/1/2025).
Dalam penanganan stunting, Kabupaten Bekasi mencatat kemajuan signifikan. Berdasarkan penilaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, daerah ini menempati posisi empat besar terbaik dalam pelaksanaan konvergensi stunting. Penilaian tersebut didasarkan pada konsistensi penerapan delapan aksi konvergensi yang dilaksanakan sesuai regulasi dan kebutuhan wilayah.
Fadly mengungkapkan, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan cukup tajam, dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,2 persen pada 2024. Penurunan ini disebut sebagai hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari perangkat daerah hingga dukungan masyarakat.
“Penurunan hampir lima persen ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan sudah semakin efektif dan terarah,” ujarnya.
Selain faktor pelaksanaan program, aspek administrasi juga menjadi perhatian serius. Ketepatan dan konsistensi pelaporan kepada pemerintah provinsi serta Kementerian Dalam Negeri dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja daerah.
Di bidang kesejahteraan sosial, Kabupaten Bekasi juga mencatatkan capaian membanggakan. Daerah ini menerima apresiasi atas kinerja penurunan angka kemiskinan, dengan persentase penduduk miskin turun dari 4,8 persen pada 2024 menjadi 4,3 persen di tahun 2025.
“Penurunan setengah persen ini mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara berkelanjutan,” jelas Fadly.
Sementara itu, di sektor kesehatan lingkungan, Kabupaten Bekasi sukses meraih Penghargaan Swasti Saba Padapa dalam ajang Kabupaten/Kota Sehat yang diterima pada November 2025. Penghargaan ini diraih setelah seluruh wilayah dinyatakan bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) 100 persen, serta memenuhi penilaian sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat.
“Capaian ini merupakan hasil komitmen jangka panjang sejak 2023 dalam membangun lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat,” tutupnya. (Red).
