Korannusantara.id Jakarta – Ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari stabilitas kawasan Asia Tenggara, tegas Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono. Dalam konteks ini, ia menilai ASEAN harus kembali ke tujuan awal pembentukan, karena perannya semakin krusial di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Menlu Sugiono mengutip penegasan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa kekuatan ASEAN akan menentukan daya dengar kawasan di tingkat global.
“Dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat ASEAN, semakin besar pula suara kita akan didengar,” ujar Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menekankan bahwa kekuatan ASEAN hanya dapat terwujud apabila kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga bersama. Ia menyoroti dinamika kawasan sepanjang tahun lalu, termasuk krisis antarnegara anggota, sebagai pengingat bahwa perdamaian di Asia Tenggara tidak bisa dianggap remeh atau diabaikan.
“Momentum peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) tahun ini, lanjut Sugiono, kembali menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar ASEAN. Indonesia pun menyerukan agar ASEAN kembali pada tujuan awal pembentukannya, yakni menjaga kawasan tetap damai, bebas dari unjuk kekuatan, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Di tengah menguatnya logika hard power di luar kawasan, Sugiono menilai Asia Tenggara memiliki tradisi, aturan, dan kebijaksanaan yang harus terus dijunjung bersama. Karena itu, Indonesia memandang ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berkembang menjadi konfrontasi terbuka.
Untuk memperkuat sentralitas ASEAN, Indonesia menegaskan kembali relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif, dengan ASEAN tetap memegang kendali atas arah dan tata kelola kawasan. “Dalam hal ini, Indonesia siap bersinergi erat dengan Keketuaan Filipina guna memastikan kesinambungan agenda regional, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS,” ujar Sugiono.
Terkait situasi di Myanmar, Sugiono menegaskan konsistensi Indonesia dalam mendorong solusi yang berkelanjutan dan memiliki legitimasi. Menurut dia, pendekatan instan justru berisiko memperdalam fragmentasi.
“Perkembangan situasi, termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar, menuntut pendekatan yang beyond business as usual,” lanjutnya.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa Indonesia mendorong penciptaan ruang dialog yang inklusif sebagai koridor menuju rekonsiliasi nasional. Upaya tersebut terus dilakukan melalui berbagai bentuk keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif. (red)
