Korannusantara.id Jakarta – Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menjelaskan peran PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai partai penyeimbang, kader PDIP tetap harus memberikan sikap kritis, cerdas, solutif dan kerakyatan.
Puan menjelaskan kritis berarti memiliki analisis yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, serta fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.
“Kritis juga berarti kita berpikiran terbuka dan objektif. Kita juga harus tahu, apakah permasalahan saat ini juga disebabkan oleh kekuasaan yang kita miliki di masa lalu? Sehingga kita harus bijaksana dalam menyampaikan kritik,” kata Puan dalam keterangannya, pada Senin (12/1/2026).
Hal itu disampaikan Puan dalam penyampaian materi ‘Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang di Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
Puan mengatakan bersikap kritis tidak berarti selalu menolak apa yang disampaikan pemerintah. Tapi, melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.
“Kita mendukung yang baik dan mengkoreksi serta menyempurnakan yang tidak baik,” tegas Ketua DPR perempuan pertama ini.
Selanjutnya, kata Puan, cerdas berarti kemampuan untuk menempatkan dan memperjuangkan kepentingan secara efektif, rasional, dan bermartabat, bahkan dalam situasi politik yang tidak kondusif sekalipun. Kecerdasan tidak ditunjukkan melalui reaksi emosional atau konfrontasi tanpa arah.
“Melainkan melalui ketepatan membaca situasi, kecermatan memilih strategi, serta konsistensi dalam menjaga tujuan. Sebagai Partai Penyeimbang maka kecerdasan adalah kemampuan mengubah keterbatasan menjadi daya tawar, tekanan menjadi peluang, dan perbedaan menjadi penyeimbang,” papar dia.
Ketua DPR RI ini memberikan contoh kecerdasan ini dalam konteks politik di DPR. “Di DPR RI, satu Fraksi PDI Perjuangan berhadapan dengan tujuh Fraksi lainnya. Tanpa kehadiran Fraksi PDI Perjuangan, setiap rapat dapat menjadi sah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus cerdas menjaga posisi Fraksi agar tetap diperhitungkan,” ujar dia.
Sebagai partai penyeimbang, lanjut Puan, para kadernya diharapkan tidak hanya bisa menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan solusi. Menurut dia, solusi penting karena PDIP pernah menjadi partai pemerintah, sehingga memahami secara nyata kompleksitas pengambilan kebijakan dan tantangan pembangunan nasional.
“Pengalaman tersebut menempatkan kita pada posisi yang tidak hanya berhak mengkritik, tetapi juga berkewajiban menawarkan alternatif solusi kebijakan. Dengan demikian, maka kita tetap memiliki komitmen agar pembangunan nasional tetap bergerak maju dan tidak mundur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Puan menegaskan kenyataan PDIP tidak berada dalam jajaran partai pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan, apalagi mendorong, arah pembangunan nasional yang keliru dan pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan politik jangka pendek.
“Perbedaan posisi politik tidak menghapus tanggung jawab moral dan kebangsaan terhadap masa depan rakyat dan negara,” tegas dia.
Sebagai partai penyeimbang, kata Puan, keberadaan PDIP akan bermakna apabila berpijak pada dukungan dan keberpihakan yang nyata kepada kepentingan rakyat.
“Tanpa orientasi tersebut, peran penyeimbang akan kehilangan arah dan menjadikan partai sibuk mengurus kepentingannya sendiri, terjebak pada manuver internal yang terpisah dari kebutuhan masyarakat,” ujar dia.
Puan menegaskan tujuan kerakyatan ini yang harus selalu diingat agar saat ada permasalahan rakyat yang dihadapi, kader PDIP fokus kepada solusi, bukan hanya sibuk berbunyi.
“Ini penting agar kita tidak terjebak pada ambisi, tidak terjebak pada emosi pribadi, melainkan kita Insya Allah bisa terus menjalankan posisi penyeimbang yang berdasarkan pada ideologi dan berorientasi pada solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia,” ujar dia.
Puan mencontohkan langkah partainya dalam membantu para korban bencana di Sumatra. Partainya terjun langsung ke lokasi membantu masyarakat, bukan hanya berteriak.
“Seperti yang Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) sampaikan, membantu korban bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik,” tegas cucu Bung Karno ini. (red)
