Korannusantara.id, Jakarta – Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Partai Gerindra menilai skema pemilihan tersebut dinilai lebih efisien dibanding pemilihan langsung.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sugiono menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi. Di antaranya, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik.
Sugiono mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada 2015 mencapai hampir Rp.7 triliun dan terus meningkat signifikan. Pada 2024, anggaran pilkada bahkan menembus lebih dari Rp.37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Menlu tersebut.
Selain anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang dibutuhkan calon kepala daerah. Menurutnya, ongkos kampanye yang tinggi kerap menjadi penghambat bagi figur-figur yang dinilai kompeten untuk menjadi kepala daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” jelasnya.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Menurutnya, pilkada oleh DPRD tak menghilangkan esensi demokrasi. Sebab, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu. Bahkan, dia menilai pilkada oleh DPRD dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Selain itu, kata dia, pilkada melalui DPRD juga dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski begitu, Sugiono mengatakan rencana tersebut harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ucapnya.
(red)
