Korannusantara.id – Medan, Sumut Foundation memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, atas peran strategisnya dalam menyukseskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026.
Kenaikan sebesar 7,9 persen yang diumumkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dinilai berlangsung mulus dan kondusif, mencerminkan tata kelola kebijakan yang matang dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.
Di tengah dinamika tarik-menarik kepentingan buruh dan pengusaha, Yuliani Siregar tampil sebagai figur birokrat yang bekerja tenang namun menentukan.
Ia tidak mengambil ruang panggung, tetapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor regulasi, berbasis data, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan ekonomi serta keadilan sosial.
Sebagai Kadisnaker Sumut, Yuliani memikul tanggung jawab besar dalam menjembatani aspirasi buruh yang menuntut peningkatan daya beli, sekaligus kekhawatiran pengusaha terkait keberlangsungan usaha. Semua itu dikelola melalui pendekatan dialogis yang konstruktif dan terbuka, tanpa menciptakan ketegangan di ruang publik.
Keunggulan kepemimpinan Yuliani terletak pada kemampuannya membangun komunikasi langsung antara serikat buruh, pengusaha, Dewan Pengupahan, dan Gubernur Sumatera Utara. Ia berperan sebagai katalisator yang meredam gesekan, mempercepat penyelarasan pandangan, dan menyajikan gambaran utuh bagi pengambil keputusan.
Penetapan UMP Sumut 2026 dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971 bukan semata angka statistik. Di baliknya terdapat proses penghitungan yang cermat, simulasi dampak ekonomi, serta pertimbangan keberlanjutan dunia usaha yang difasilitasi secara profesional oleh Dinas Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Yuliani Siregar.
Direktur Eksekutif Sumut Foundation, Andi Sirait, yang juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal BEM IAIN Sumut, menilai peran Yuliani Siregar sebagai contoh ideal birokrasi modern. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa birokrasi yang kuat tidak harus tampil gaduh, melainkan bekerja dengan integritas, data, dan ketulusan melayani kepentingan publik.
“Yuliani Siregar adalah representasi birokrat profesional yang bekerja dalam senyap tetapi berdampak besar. Ia memastikan kebijakan pengupahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh buruh dan pengusaha,” ujar Andi Sirait.
Andi juga menekankan bahwa sinergi antara Gubernur Bobby Nasution dan Yuliani Siregar mencerminkan hubungan ideal antara kepemimpinan politik dan teknokrasi birokrasi.
Gubernur memberikan arah dan keberanian mengambil keputusan, sementara Kadisnaker memastikan kebijakan tersebut memiliki fondasi yang kuat dan akuntabel.
Sumut Foundation memandang keberhasilan penetapan UMP Sumut 2026 sebagai preseden positif bagi tata kelola ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Kondusivitas daerah yang terjaga dan minimnya gejolak sosial menjadi indikator bahwa pendekatan dialogis yang dijalankan telah tepat sasaran.
Pada akhirnya, Sumut Foundation menegaskan bahwa nama Yuliani Siregar, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, layak ditempatkan setinggi-tingginya sebagai simbol birokrasi profesional. Kerja sunyi, kepemimpinan tenang, dan keberpihakan pada keseimbangan kepentingan publik menjadikan Yuliani Siregar figur penting di balik suksesnya kebijakan strategis UMP Sumut 2026.
