Korannusantara.id, Jakarta – Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman dengan Jaksa Agung, ST. Burhanuddin. Nota kesepahaman ini berkaitan dengan penerapan KUHAP dan KUHP baru.
Nota kesepahaman ini ditandatangani dengan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej dan Ketua Komisi III DPR RI, Habibburokhman. Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi bagi jajaran penegak hukum dalam penerapan KUHAP dan KUHP baru.
“Tentunya ini menunjukkan semangat sinergitas, semangat soliditas untuk kami semua, bersama-sama bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru. Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” jelas Kapolri di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/12/25).
Menurut Kapolri, di KUHP maupun KUHAP baru mengatur banyak hal yang selama ini diharapkan oleh masyarakat. Mulai dari masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan suatu proses penyelesaian hukum sesuai dengan apa harapan, kearifan lokal, situasi dan kondisi, maupun komitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran.
“Di sisi lain, MoU dan PKS ini adalah bentuk dari bagaimana kepolisian, Kejaksaan, dan tentunya dengan didukung oleh pimpinan Komisi III dan seluruh mitra yang ada di Komisi III, untuk kita bersama-sama selaku aparat penegak hukum berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran, untuk betul-betul bisa bersama-sama melaksanakan semangat dari KUHP maupun KUHAP yang baru ini dengan sebaik-baiknya untuk betul-betul bisa memenuhi harapan dan keadilan masyarakat,” ujarnya.
(red)
