Korannusantara.id, Jakarta – Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menilai tudingan negatif, penggiringan opini liar, dan framing sesat di berbagai platform media sosial yang memfitnah Presiden Prabowo dengan menuding banjir bandang di Sumatera, khususnya Aceh, baru baru ini disebabkan oleh keberadaan lahan sawit milik Prabowo di kawasan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki dasar kuat.
“Ia menilai tudingan itu tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak konstruktif dalam menilai fakta dan data secara utuh dan menyeluruh. Narasi tersebut sarat tendensi politik dan berpotensi memecah belah persatuan nasional,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, narasi yang dibangun sebagian pihak sangat menyesatkan akal publik dan tidak sesuai fakta dan data yang terverifikasi kebenarannya.
“Masyarakat jangan mudah percaya terhadap penggiringan opini liar dan data yang tidak diverifikasi kebenarannya,” tegasnya.
Alumnus Indef School of Political Economy Jakarta itu menyebut, Justru Presiden Prabowo telah menyerahkan 90.000 hektare lahan pribadi di Takengon, Aceh untuk konservasi gajah tahun 2024 kepada WWF untuk konservasi gajah.
“Padahal, WWF hanya meminta 10.000 hektare. WWF (World Wide Fund for Nature) adalah organisasi konservasi lingkungan internasional terbesar dan paling berpengalaman di dunia,” jelas Nasky.
Nasky menilai, Ini merupakan sebagai bukti nyata bahwa Presiden Prabowo memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap alam dan perlindungan satwa di Indonesia. “Bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap alam Indonesia,” tegas Nasky.
Selain itu, Nasky menambahkan, Keputusan yang diambil Prabowo tersebut patut diapresiasi oleh semua elemen bangsa. Di saat banyak orang lebih memilih untuk mengeruk kekayaan, Prabowo justru melepaskan tanahnya untuk menyelamatkan satwa dan alam. Ini patut diteladani,” ucap Nasky
“Selanjutnya, Ia juga menyoroti sangat ironi tuduhan tersebut, mengingat Prabowo dianggap telah merelakan tanahnya demi pelestarian alam, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” sambungnya.
Oleh karena itu, Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami keberatan dan membantah asumsi liar yang menyebut banjir bandang di Sumatera, khususnya Aceh, baru baru ini disebabkan oleh keberadaan lahan sawit milik Prabowo di kawasan hutan.
Penjelasan dan Klarifikasi WWF Soal Lahan Prabowo
Nasky menjelaskan, bahwa klarifikasi telah muncul melalui narasi yang beredar dari World Wide Fund for Nature (WWF), organisasi konservasi lingkungan internasional terbesar dan paling berpengalaman di dunia. WWF secara tegas menyampaikan bahwa 90.000 hektare lahan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo merupakan kawasan konservasi, bukan area yang menyebabkan banjir sebagaimana dituduhkan oleh sebagian pihak.
Lebih lanjut, Founder Nasky Milenial Center menegaskan, Dalam penjelasan WWF yang beredar tersebut, disebutkan bahwa Prabowo Subianto telah menyerahkan lahan tersebut untuk mendukung konservasi gajah sejak Tahun 2024. WWF bahkan mengungkapkan bahwa mereka awalnya hanya meminta 10.000 hektare, namun Presiden Prabowo justru memberikan 90.000 hektar, sembilan kali lebih besar demi memastikan keberlangsungan habitat gajah Sumatera.
“Oleh karena itu, Nasky mengatakan, Langkah Prabowo dinilai sebagai bukti nyata komitmen Presiden terhadap pelestarian lingkungan dan satwa liar,” tuturnya.
Seterusnya, Kawasan konservasi yang dijelaskan WWF tersebut diperuntukkan sebagai sanctuary gajah dan zona restorasi hutan, dua fungsi penting yang justru memperkuat ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.
Nasky menegaskan bahwa kawasan seperti ini tidak memiliki aktivitas penebangan, eksploitasi, atau alih fungsi yang dapat memicu banjir.
“Oleh sebab itu, mengaitkan wilayah konservasi dengan bencana alam merupakan kesimpulan yang tidak sesuai fakta, data, dan bertentangan dengan penjelasan WWF sendiri,” tegasnya.
Ajak Publik Lebih Objektif dan Rasional
Nasky menilai bahwa publik harus memahami bahwa konservasi adalah bagian dari strategi nasional maupun global dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
“Lahan konservasi justru berfungsi sebagai penyangga ekologis yang mengatur siklus air, memperbaiki tutupan hutan, serta menjaga daerah aliran sungai dari kerusakan. Tuduhan yang menyebut lahan tersebut sebagai penyebab banjir dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga menyesatkan,” sebutnya.
“Ia menambahkan, klaim tersebut menjurus pada fitnah dan provokasi sesat. Karena itu, ia mengajak masyarakat fokus pada penanganan bencana dan pemulihan korban di wilayah Sumatra, termasuk Sumut,” tambahnya.
Nasky mengingatkan publik, bahwa World Wide Fund for Nature sebagai organisasi konservasi terbesar dan paling berpengalaman tentu memiliki kredibilitas tinggi dalam menilai sebuah kawasan.
“Oleh karena itu, Menurutnya, Pernyataan WWF yang menegaskan area tersebut sebagai zona konservasi adalah landasan jelas bahwa narasi negatif yang diarahkan kepada Presiden Prabowo tidak memiliki berdasar, logis, dan ilmiah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Nasky menegaskan bahwa setiap tuduhan dalam negara hukum harus dibuktikan secara sah, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Ia menyebut taktik serangan personal seperti ini dikenal dalam praktik global sebagai decapitation strategy, yaitu upaya melemahkan tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam kebijakan.
“Jika kita menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini tidak netral. Ada aktor-aktor yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci,” jelasnya.
Ia menyoroti, bahwa beberapa pihak tampak berupaya mempolitisasi isu lingkungan untuk merusak reputasi Presiden.
“Ia menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak hanya merugikan Presiden Prabowo, tetapi juga dapat mencederai upaya nasional dalam menjaga kelestarian hutan dan satwa,” ungkapnya.
Komitmen Prabowo Terhadap Satwa dan Lingkungan
Komitmen Presiden Prabowo terhadap lingkungan mencakup penekanan pada kedaulatan pangan dan energi bersih melalui transisi energi terbarukan, menjadikan Indonesia pusat solusi krisis iklim global, serta fokus pada pengelolaan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy), perlindungan hutan dan sungai, dan konservasi alam, meskipun ada pandangan yang menyoroti perlunya konsistensi kebijakan seperti isu lahan sawit.
Presiden Prabowo mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan menginstruksikan percepatan penanganan sampah dan diversifikasi energi, serta menegaskan peran Indonesia di forum internasional terkait isu lingkungan.
Poin-poin utama atas komitmen terhadap lingkungan dan konservasi, maka Presiden Prabowo Subianto melakukan terobosan penting dalam kebijakannya, seperti Pertama, mendorong percepatan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi impor, serta memperkuat ketahanan energi domestik.
Kedua, Kedaulatan pangan yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari solusi krisis global, dengan target jadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Ketiga, Pengelolaan sampah: Menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu-hilir dan konversi sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) di berbagai daerah.
Keempat, Konservasi Alam: Menegaskan perlindungan hutan dan sungai, serta meninjau ulang izin pertambangan di kawasan konservasi seperti Raja Ampat untuk menjaga keanekaragaman hayati. Kelima, Mitigasi dan adaptasi krisis iklim dengan prioritas kebijakan berbasis data untuk antisipasi dampak perubahan iklim ekstrem dan memperkuat ketahanan ekologis nasional.
Keenam, Posisi Global: promosikan Indonesia sebagai pusat solusi krisis iklim di kancah internasional melalui forum-forum seperti G20 dan BRICS.
Seruan Jaga Persatuan Nasional
Ia menyerukan agar publik kembali pada data yang benar dan tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi. “Civil society harus lebih cermat. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris,” pungkasnya.
Lebih jauh, Nasky memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal informasi yang beredar di masyarakat. Setiap bentuk disinformasi yang merugikan Presiden Prabowo akan diluruskan dengan data dan penjelasan yang akurat.
“Kita menegaskan komitmennya untuk menjaga agar ruang-ruang publik tetap sehat dan bebas dari manipulasi informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan antar sesama anak bangsa,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh pihak menjaga soliditas pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyebut tuduhan hoaks yang diarahkan kepada Prabowo dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra positif kinerja, visi misi mulia dan dedikasinya pada masyarakat dan NKRI.
Mari kita kawal dan dukung Presiden Prabowo dalam mewujudkan program asta citanya. Jangan biarkan beliau berjuang sendirian. “Mari seluruh rakyat Indonesia mendukung beliau dari taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” tutupnya.
(red)
