Korannusantara.id, Jakarta – Pemerintah belum menetapkan banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera sebagai bencana nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan bahwa skala dan karakteristik bencana di Sumatera saat ini belum memenuhi kriteria yang pernah digunakan pemerintah dalam penetapan status bencana nasional.
“Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19. Sementara bencana-bencana tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional,” kata Suharyanto dalam konferensi pers daring di Jakarta, dikutip Minggu (30/11/2025).
Dia mengingatkan, banyak bencana besar di Tanah Air yang sebelumnya tetap ditangani oleh pemerintah dalam skala daerah tanpa status nasional, seperti gempa Palu, gempa NTB, dan gempa Cianjur. Menurutnya, penetapan status nasional ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah korban dan tingkat kesulitan akses.
“Mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses. Rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini,” ucap dia.
Ia menyebut, situasi bencana di Sumatera kini juga jauh lebih terkendali dibandingkan kesan awal yang beredar di media sosial.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan-rekan media hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius di Tapanuli Tengah. Yang lain kan relatif,” ujar Suharyanto.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa status bencana yang melanda Sumatera saat ini tetap berada di tingkat provinsi. Meski begitu, dia menyebut pemerintah pusat tetap terlibat penuh dalam penanganan bencana.
“Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI–Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini,” ucapnya.
(red)
