Korannusantara.id – Medan, 27 November 2025, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara mendesak pemerintah menetapkan bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara sebagai Status Keadaan Darurat Bencana Nasional. Desakan ini disampaikan setelah bencana terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut dinilai tidak mampu menangani kondisi darurat yang terjadi.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menyatakan bahwa penetapan status darurat nasional tidak hanya ditentukan dari jenis atau cakupan bencana, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut gagal memenuhi tiga aspek krusial dalam penanganan darurat bencana.
Pertama, Pemprov Sumut dinilai tidak memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya manusia untuk penanganan cepat di lapangan.
Kedua, sistem komando penanganan darurat bencana disebut tidak dapat diaktifkan secara efektif sehingga koordinasi antarinstansi menjadi lemah.
Ketiga, pemerintah daerah dianggap tidak mampu melakukan penanganan awal, seperti operasi penyelamatan, evakuasi warga, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Akibat kelemahan tersebut, ribuan warga disebut masih terisolasi tanpa bantuan memadai, sementara korban meninggal dunia dan hilang terus bertambah. Fasilitas vital seperti transportasi, komunikasi, dan listrik di sejumlah wilayah Sumut juga dilaporkan lumpuh.
Kondisi paling parah terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yang terisolasi selama berhari-hari karena jalan dan jembatan terputus. Mobilisasi bantuan dari luar daerah tidak dapat masuk, dan disebut tidak ada langkah signifikan dari Pemprov Sumut untuk membuka akses tersebut.
Sementara itu, banjir besar yang melanda Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang pada Kamis (27/11/2025) memperburuk keadaan. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, Medan justru menunjukkan kelumpuhan total tanpa penanganan yang jelas. Sutrisno menilai Gubernur Sumut maupun Wali Kota Medan tidak cakap dan gagap dalam merespons bencana.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, melalui pernyataannya meminta Gubernur Sumut segera mengeluarkan pengakuan resmi terkait ketidakmampuannya mengatasi bencana sebagai syarat penetapan Status Darurat Bencana Nasional.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga diminta untuk mendorong dan “memaksa” Gubernur Sumut memberikan pernyataan dimaksud demi percepatan penanganan bencana melalui dukungan pemerintah pusat.
