Korannusantara.id – Deli Serdang, Dugaan korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur di bawah Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang semakin menguat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan signifikan senilai Rp1,6 miliar terkait pengerjaan jalan, irigasi, hingga jaringan tahun anggaran 2024.
Namun ironisnya, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas SDABMBK Janso Sipahutar, ST, MT masih memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban meski telah beberapa kali dikonfirmasi media.
Temuan BPK tersebut memperlihatkan adanya kejanggalan serius, mulai dari dugaan mark-up pekerjaan, spesifikasi yang tidak sesuai pada beberapa paket. Dokumen yang diperoleh menunjukkan adanya nilai pembayaran yang tidak selaras dengan progres pekerjaan di lapangan.
Di lokasi proyek, beberapa titik yang masuk dalam laporan dinyatakan selesai, namun fakta di lapangan justru menunjukkan pekerjaan yang masih asal-asalan.
Seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya menyebut, sejak awal sudah banyak tekanan dalam proses pengerjaan, sehingga harus ikut aturan yang ada.
“Kami hanya ikuti apa yang diarahkan. Banyak perintah yang tidak masuk akal. Kalau tidak ikut, proyek bisa dicabut,” ujarnya singkat.
Sementara itu, salah satu sumber internal di dinas tersebut mengungkap bahwa pola dugaan penyelewengan sudah berlangsung bertahun-tahun.
Kadis Janso Sipahutar disebut merupakan orang lama di dinas dan sudah menjabat mulai dari Bupati Ansari Tambunan sampai Bupati sekarang belum tergantikan.
“Ini bukan baru. Setiap tahun ada pola permainan proyek, dan Janso ini bukan orang barudi dinas SDAMBK Deli Serdang,”tegasnya.
Sayangnya, Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang, meski telah dihubungi berulang kali melalui panggilan telepon, pesan WhatsApp, hingga permintaan wawancara resmi, tidak memberikan tanggapan sama sekali.
Sikap bungkam ini justru menambah tanda tanya publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran di dinas tersebut.
Aktivis antikorupsi Sumut, Ari Gusti , menilai temuan Rp1,6 miliar tersebut hanya “puncak gunung es. Ia mendesak Bupati Deli Serdang untuk bersikap tegas dan tidak melindungi oknum yang bermain.
“Jika temuan BPK benar adanya, maka itu indikasi kuat korupsi terstruktur. Kami minta aparat penegak hukum segera turun,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, sejumlah organisasi mahasiswa di Medan dikabarkan akan melakukan aksi besar menuntut pengusutan dugaan korupsi tersebut.
Publik kini menunggu langkah berani dari Kejaksaan Negeri maupun Polda Sumut apakah akan menindaklanjuti temuan BPK itu atau membiarkannya menguap.
Sementara itu, proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi pembangunan justru dikhawatirkan menjadi lahan bancakan. Dan selama Kepala Dinas tetap memilih diam, dugaan permainan anggaran senilai miliaran rupiah itu akan terus menjadi sorotan tajam publik.
