Korannusantara.id – Jakarta, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2025–2030 setelah merampungkan rangkaian Kongres Nasional yang digelar pada 15–16 November 2025 di Jakarta. Kongres ini menjadi momentum penting yang menandai penguatan kembali komitmen KIPP sebagai pilar pengawasan independen pemilu di Indonesia.
Melalui proses musyawarah yang demokratis, transparan, dan partisipatif, Kongres menghasilkan susunan Dewan Presidium Nasional serta Majelis Nasional yang diharapkan mampu memperkuat efektivitas KIPP dalam memastikan integritas pemilu di seluruh tingkatan.
Para anggota Dewan Presidium Nasional yang baru terpilih menyampaikan komitmen bersama mereka untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan integritas proses pemilu, dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.
Andrian Habibi menegaskan bahwa Kongres di Jakarta bukan hanya seremonial pergantian kepemimpinan.
“Ini adalah deklarasi bahwa KIPP Indonesia siap berada di garda terdepan pengawasan. Setiap suara rakyat harus dihargai, dan integritas pemilu tidak boleh ditawar-tawar lagi.”
Brahma Aryana menekankan pentingnya memperkuat jejaring akar rumput:
“Selesainya Kongres adalah permulaan. Tugas kita memperkuat jejaring pemantau hingga tingkat desa. Pemilu jujur dan adil dimulai dari mata dan telinga KIPP di lapangan.”
Dari sisi inklusivitas, Nuraini menyampaikan fokusnya pada kelompok perempuan dan marjinal:
“Demokrasi hanya sehat jika semua warga merasa suaranya didengar dan dilindungi. Kepemimpinan baru berkomitmen untuk memperluas partisipasi pemilih.”
Menghadapi tantangan era digital, Riskon menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dalam pengawasan pemilu:
“Di era teknologi, kecurangan juga berevolusi. Kita harus selangkah lebih maju dalam kapasitas digital, mitigasi, dan pelaporan.”
Vidyavici Fitri menambahkan bahwa regenerasi dan profesionalisme menjadi semangat utama hasil Kongres:
“Kami akan mewujudkan rekomendasi Kongres dan menjadikan KIPP lembaga yang semakin kredibel dan independen.”
Sementara itu, Saryono Indro menekankan peran strategis KIPP dalam mengawal transisi kekuasaan:
“Kami memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai koridor hukum, dengan prinsip netralitas dan objektivitas.”
Irhan Ari Muhammad menutup dengan penegasan prinsip pengawasan: “Pengawasan adalah kunci kualitas pemilu. Presidium dan Majelis Nasional berkomitmen bekerja secara imparsial, transparan, dan berani bersuara atas setiap pelanggaran.”
KIPP Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota, relawan, dan pemangku kepentingan yang telah mendukung kelancaran Kongres Nasional. KIPP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas.
Kepemimpinan Baru KIPP Indonesia Periode 2025–2030
1. Dewan Presidium Nasional KIPP Indonesia
1. Andrian Habibi
2. Brahma Aryana
3. Nuraini
4. Riskon
5. Vidyavici Fitri
6. Irhan Ari Muhammad
7. Saryono Indro
2. Majelis Nasional KIPP Indonesia
Anggota Majelis Nasional KIPP Indonesia Periode 2025–2030:
1. Muhtar Sindang
2. Standarkia Latief
3. Saut Sirait
4. I Wayan Tirja Nugraha
5. Ahmadi Wardus
6. Samaratul Fuad
7. Robikin Emhas
8. Paskah Irianto
9. Ichal Supriadi
10. John B. Janjaan
11. M. Ikhsan Welly
12. Dr. Azis Hasyim
13. Nebrianus Tambuaya
14. Alan Bernardi
15. Kaka Suminta
16. Aswandi Andimas
17. Sinam
18. Haris Palisuri
19. Windy Asmara
20. Eka Mandayanti
21. Sirra Prayuna
22. Aldrin Situmeang
23. Engelbert Jojo Rohi
24. Lestari Nurhayati
