Jawa Barat dalam Bayang Ketimpangan : Antara Mega Proyek dan rakyat Tertinggal
Oleh Izus Salam – Ketua KAMMI Wilayah Jabar & Mahasiswa Magister Administrasi Publik UNPAD
Korannusantara.id, Bandung — Ketua KAMMI Wilayah Jawa Barat, Izus Salam, menyoroti arah pembangunan Jawa Barat di masa kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, jargon “Jabar Istimewa” tidak boleh berhenti sebagai slogan politik, tetapi harus menjelma menjadi kebijakan nyata yang menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial.
Dalam pandangannya sebagai aktivis dan akademisi Magister Administrasi Publik Universitas Padjadjaran, Izus menilai Jawa Barat tengah memasuki fase penting dalam penataan pembangunan. Meski membawa visi besar tentang keberpihakan pada rakyat kecil, ia menilai bahwa sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan masih adanya ketimpangan yang perlu menjadi perhatian serius.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 7,02 persen atau sekitar 3,65 juta jiwa. Angka ini menurun dari 7,08 persen pada September 2024. Sementara itu, indeks ketimpangan atau Gini Ratio tercatat 0,416, turun dari 0,428 pada periode sebelumnya. Meski membaik, angka tersebut masih berada pada kategori ketimpangan sedang dan lebih tinggi dari rata-rata nasional di kisaran 0,375.
“Data ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Jabar tumbuh, tetapi belum sepenuhnya inklusif,” ujar Izus.
Ia menilai, berbagai mega-proyek seperti Bandara Kertajati, Tol Cigatas, Pelabuhan Patimban, serta pengembangan kawasan industri memang menjadi ikon pembangunan. Namun, sebagian proyek tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai dampak sosial bagi masyarakat lokal.
“Banyak warga hanya menjadi penonton, bahkan ada yang terdampak alih fungsi lahan atau mendapat janji serapan tenaga kerja yang tidak sebanding. Infrastruktur besar hadir, tapi fasilitas sosial sering kali tertinggal,” katanya.
Izus memandang proses pembangunan di Jawa Barat tidak terlepas dari dinamika kekuasaan antara negara, modal, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah kerap menjadi fasilitator investasi besar, namun mekanisme redistribusi keadilan sosial belum berjalan optimal. Ketimpangan antara wilayah utara–selatan juga dinilai semakin nyata, di mana kawasan industri dan metropolitan tumbuh pesat, sementara wilayah pedalaman masih bertumpu pada sektor pertanian dan pekerjaan informal.
“Paradigma pembangunan Jabar masih growth oriented, mengejar angka investasi dan infrastruktur. Padahal pembangunan sejati adalah memperluas kebebasan manusia, sebagaimana dikatakan Amartya Sen,” ujar Izus.
Menurutnya, pembangunan yang berpihak pada rakyat berarti petani di Garut harus mendapatkan harga yang layak, pekerja informal di Bekasi memiliki penghidupan yang manusiawi, dan anak-anak di Cianjur Selatan memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani biaya dan jarak.
Melalui jaringan kader KAMMI Jabar, ia menyerukan perubahan orientasi kebijakan: dari proyek berskala besar menuju penguatan ekonomi lokal, dari investasi raksasa menuju pemberdayaan masyarakat akar rumput. Ia juga menekankan perlunya reformasi redistributif dan penguatan kelembagaan untuk menegakkan keadilan spasial.
“Momen politik menjelang 2026 harus menjadi titik balik. ‘Jabar Istimewa’ jangan sampai hanya istimewa bagi elit ekonomi atau politik. Ia harus benar-benar istimewa bagi buruh, petani, mahasiswa, anak muda, dan seluruh rakyat Jabar,” tegasnya.
Izus menutup bahwa pembangunan hanya akan bermakna jika mampu memulihkan martabat, keadilan, dan kebebasan seluruh masyarakat Jawa Barat. Pungkasnya.
