Ketika Negara Kembali ke Sentral: Gejala Otoritarianisme Baru di Tahun Pertama Prabowo
Oleh: Izus Salam (Ketua KAMMI Jawa Barat)
Korannusantara.id, Jawa Barat — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan wajah stabilitas yang tampak kokoh. Namun di balik konsolidasi kekuasaan yang rapi, muncul kegelisahan di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil tentang ke mana arah negara ini sebenarnya bergerak.
Ketua KAMMI Jawa Barat, Izus Salam, menilai bahwa stabilitas politik yang dibangun pemerintahan Prabowo–Gibran justru menyembunyikan gejala baru: menguatnya sentralisasi kekuasaan dan melemahnya ruang partisipasi publik.
“Pemerintahan ini tidak gagal secara administratif, tapi kehilangan arah secara ideologis. Stabilitas memang tercapai, namun dengan harga demokrasi yang membisu dan rakyat yang lelah,” ujar Izus dalam tulisan reflektifnya bertajuk ‘Ketika Negara Kembali ke Sentral: Gejala Otoritarianisme Baru di Tahun Pertama Prabowo’.
Populisme Sosial Tanpa Arah Struktural
Menurut Izus, politik populisme menjadi wajah utama pemerintahan tahun pertama. Program makan bergizi gratis, bantuan sosial, dan kampanye “pemerintah hadir untuk rakyat” memang menarik perhatian publik, namun tidak menyentuh akar ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Populisme memberi kesan dekat dengan rakyat, tapi tidak mengubah struktur kemiskinan. Petani masih tercekik impor, buruh kehilangan daya tawar, dan daerah tetap bergantung pada pusat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, negara harus kembali ke arah kesejahteraan sejati (welfare state) — bukan hanya menjadi negara yang kuat, tetapi negara yang memanusiakan. Reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi ekonomi harus menjadi fondasi pembangunan, bukan sekadar pelengkap program populis.
Ruang Publik yang Menyempit dan Demokrasi yang Membisu
Izus juga menyoroti penyempitan ruang publik dan kritik sosial selama satu tahun terakhir. Menurutnya, perbedaan pandangan sering dicurigai sebagai ancaman stabilitas, sementara media arus utama terjebak dalam pencitraan kekuasaan.
“Kita sedang menuju demokrasi prosedural tanpa jiwa deliberatif. Pemilu berjalan, partai hidup, media menyiarkan, tetapi dialog antara negara dan rakyat nyaris mati,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah membuka ruang kritik, memperkuat lembaga independen seperti KPK dan Komnas HAM, serta menghidupkan kembali media yang bebas dari tekanan politik. Demokrasi, kata Izus, harus dikembalikan sebagai ruang berpikir bersama, bukan sekadar ritual pemilihan.
Ekonomi Populis yang Kehilangan Daya Produksi
Di bidang ekonomi, pertumbuhan 5% dinilai Izus hanya kosmetik jika tidak ditopang oleh kemandirian produksi. Ia menyebut, pemerintah tampak sibuk memberi makan rakyat, tetapi lupa membangun “dapur” ekonomi rakyat.
“Subsidi sosial besar membantu sesaat, tapi tanpa strategi produksi, itu hanya menjadi candu politik,” katanya.
Izus mendorong agar tahun kedua menjadi momentum reindustrialisasi berbasis rakyat dan daerah. Pemerintah perlu menghidupkan kembali koperasi, mendukung riset pertanian dan maritim, serta memberi insentif bagi industri kecil di luar Jawa.
Transparansi dan Tata Kelola yang Lemah
Izus juga menyoroti lemahnya transparansi kebijakan, termasuk dalam pemangkasan anggaran Rp306 triliun yang disebut efisiensi namun tanpa kejelasan publik.
“Negara makin besar, tapi makin tidak transparan. Proyek besar dijalankan dengan logika politik, bukan logika tata kelola,” ujarnya.
Ia menilai bahwa krisis tata kelola adalah cermin krisis moral birokrasi. Karena itu, pemerintah harus menegakkan meritokrasi, membuka seluruh data fiskal secara publik, dan memperkuat lembaga audit seperti BPK serta Inspektorat agar benar-benar independen.
Krisis Etika Kepemimpinan
Lebih jauh, Izus menyebut bahwa krisis terbesar bangsa ini bukan pada ekonomi atau politik, melainkan krisis etika kekuasaan.
“Kita hidup dalam budaya politik transaksional yang menilai segalanya dari loyalitas, bukan kelayakan moral,” tulisnya.
Ia menegaskan, kepemimpinan moral harus menjadi prioritas di tahun kedua pemerintahan. Presiden dan kabinet, kata dia, perlu memberi teladan bukan lewat retorika keras, tetapi melalui kejujuran dan kesederhanaan hidup.
Dari Ujian Kekuasaan ke Ujian Peradaban
Menutup refleksinya, Izus Salam menyebut bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran adalah ujian kekuasaan, sedangkan tahun kedua akan menjadi ujian peradaban.
“Sejarah tidak menilai dari seberapa keras Anda memerintah, tetapi dari seberapa benar arah yang Anda pilih,” tulisnya.
Ia menyerukan agar arah pemerintahan bergeser dari negara kekuasaan menuju negara peradaban, dari politik ketakutan menuju politik kebajikan, serta dari populisme konsumtif menuju pemberdayaan produktif.
Sebagai aktivis, Izus percaya bahwa bangsa ini tidak akan hancur oleh krisis ekonomi, melainkan oleh hilangnya keberanian moral untuk berubah. “Tahun kedua seharusnya menjadi titik balik — bukan hanya bagi Prabowo dan Gibran, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih percaya negeri ini bisa diselamatkan dengan pikiran jernih, hati jujur, dan tindakan berani,” pungkasnya.
