Korannusantara.id, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya melihat fakta sejarah secara utuh dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya memiliki cacat atau rekam jejak yang kelam.
Legislator PDIP ini menjelaskan, istilah pahlawan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “orang yang menerima hasil (pahala)” atas perbuatannya. Gelar ini, menurutnya, harus diberikan kepada sosok yang tanpa cela.
“Salah satu syaratnya, dia tidak boleh punya cacat yang bisa membuat nilai-nilai perjuangannya jadi berkurang. Nah, itu syaratnya sangat ketat,” kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Dengan merujuk pada syarat tersebut, Bonnie menyoroti sejumlah catatan kelam selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto, mulai dari pemberangusan kebebasan berekspresi hingga krisis ekonomi 1998 yang membuktikan kerapuhan pembangunan Orde Baru.
“Dulu (era Soeharto), kalau ada kritik yang dianggap subversif, orang bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah,” tegasnya.
“Krisis 1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung, tidak kuat,” sambungnya.
Anggota DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan itu menegaskan, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri.
“Pahlawan sejati bukanlah dia yang merepresi kebebasan berekspresi dan melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri,” ujar Bonnie.
Ia juga menyinggung banyaknya kasus perampasan tanah dan penderitaan rakyat yang terjadi di masa itu, seperti di Waduk Kedung Ombo, Tapos, dan Cimacan.
Oleh karena itu, Bonnie mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh kontroversial seperti Soeharto diserahkan kepada generasi mendatang yang dinilainya akan lebih objektif.
“Mari kita berikan tugas ini kepada generasi penerus agar mereka lebih berjarak dan objektif dalam menentukan mana pahlawan sejati dan mana yang bukan,” pungkasnya.
(red)
