Korannusantara.id – Jakarta, 30 Oktober 2025, Gelombang reaksi publik terus menguat pasca viralnya video yang memperlihatkan sosok mirip mantan Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan, di media sosial. Meski yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan dalam narasi yang beredar, tekanan moral dan politik terhadap Partai Golkar sebagai rumah politiknya semakin besar.
Aktivis pemuda nasional Benny Ario menilai, situasi ini menuntut ketegasan dari DPP Partai Golkar agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Menurutnya, partai politik tidak boleh diam atau sekadar menunggu isu reda tanpa menunjukkan sikap moral dan politik yang jelas.
Partai sebesar Golkar memiliki tanggung jawab besar terhadap moralitas publik dan kehormatan politik nasional. Ketika seorang kader yang menduduki jabatan strategis tersandung isu yang mencoreng wibawa partai, langkah tegas harus segera diambil. Salah satunya adalah mencopot Adi Gunawan dari jabatan Ketua DPD Golkar Dharmasraya,” tegas Benny Ario di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia menambahkan, klarifikasi pribadi memang penting, namun kepercayaan publik terhadap partai adalah hal yang jauh lebih besar dari sekadar pembelaan individual.
Klarifikasi boleh saja disampaikan, tetapi partai tidak bisa mengabaikan persepsi publik yang sudah terbentuk. Sebelum menunggu hasil penyelidikan hukum, pencopotan sementara adalah bentuk tanggung jawab moral dan komitmen Golkar terhadap etika politik,” ujarnya.
Benny menilai bahwa langkah seperti itu bukan bentuk penghakiman, melainkan mekanisme etika untuk menjaga marwah lembaga politik. Dalam pandangannya, krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai sering kali muncul bukan karena kesalahan individu semata, melainkan karena lemahnya sikap tegas partai dalam menghadapi pelanggaran moral atau etika.
Kredibilitas politik tidak dibangun di atas pembiaran. Justru di saat genting seperti ini, Golkar harus menunjukkan bahwa ia adalah partai yang berani bersih-bersih di dalam tubuhnya sendiri,” lanjut Benny.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi dan derasnya arus media sosial, reputasi publik bisa runtuh hanya dalam hitungan jam. Oleh sebab itu, partai politik harus adaptif, cepat mengambil sikap, dan tidak boleh menganggap remeh efek dari isu-isu moral di ruang digital.
Kita hidup di zaman di mana persepsi publik terbentuk lebih cepat dari fakta hukum. Karena itu, tindakan cepat, transparan, dan beretika jauh lebih dihormati daripada sekadar pernyataan pembelaan,” tegas Benny.
Aktivis muda yang dikenal vokal terhadap reformasi politik itu juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral bagi seluruh pejabat publik, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat.
Menjadi pejabat publik, apalagi pernah menjadi kepala daerah, berarti memikul tanggung jawab besar terhadap citra dan nilai moral di masyarakat. Setiap tindakan dan ucapan akan selalu menjadi sorotan. Karena itu, menjaga perilaku, kehormatan, dan integritas adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Benny pun menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh partai politik di Indonesia mengambil pelajaran dari kasus ini.
Kita butuh pembaruan etika politik. Bukan hanya soal profesionalitas dan kapasitas, tapi juga keteladanan moral. Tanpa itu, kepercayaan rakyat terhadap partai politik akan terus tergerus,” pungkasnya.
