Korannusantara.id, Jakarta – Peringatan Hari Santri 2025 pada hari ini, Rabu, 22 Oktober 2025, mendapat sambutan antusias dari seluruh elemen santri, termasuk anggota DPD RI, Muhammad Nuh, mengingat senator dari dapil Sumatera Utara ini juga merupakan lulusan pesantren, bahkan bisa disebut sebagai santri tulen.
Karena hampir seluruh hidup tokoh senior berusia 59 ini dipersembahkan untuk lembaga pendidikan Islam tersebut. Mulai dari menempuh pendidikan di pesantren selama 8 tahun, mengabdi/mengajar di almamaternya selama 9 tahun, hingga kemudian mendirikan pesantren sendiri pada tahun 1998 dan mengasuhnya hingga saat ini.
Ketua PW Persis Sumut tersebut menyambut baik adanya Hari Santri yang ditetapkan lewat Keppres Nomor 22 tahun 2015. Karena dengan begitu negara berarti mengakui peran dan kontribusi santri terhadap bangsa dan negara ini, terutama ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.
Resolusi Jihad
Pengasuh Pesantren Al-Uswah, Langkat, ini menjelaskan pada saat kemerdekaan yang baru seumur jagung terancam dengan kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, Bapak Proklamator Indonesia Soekarno meminta bantuan dan nasihat dari KH Hasyim Asy’ari.
Kiai besar yang dihormati ini lalu mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura. Dari sinilah kemudian KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad ini mewajibkan umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah.
“Latar belakang ditetapkannya Hari Santri sebagai hari besar itu adalah peristiwa ditandatanganinya Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asyari. Artinya bahwa negara mengakui peran kaum santri, tentu saja bersama kiai, ulama dalam membela negara ini,” jelas Kiai Nuh kepada Raja Media Netrwork (RMN) sesaat lalu.
Selain mengusir penjajah, lanjutnya, para santri lewat para ulama terlibat sejak awal dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui keterlibatan mereka dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membidani kelahiran Indonesia.
“Jadi kontribusi santri tidak bisa diabaikan. Artinya kaum muslimin ikut berjuang, tanpa bermaksud mengesampingkan pihak lain, itu tidak bisa dipungkiri,” ungkap sosok ulama yang menempuh pendidikan di Pesantren At Thoyyibah, Labuhan Batu (Sumut) dan Pesantren Persis Bangil, Banyuwangi (Jatim) ini.
Santri juga Harus Mewarnai Dunia Global
Karena itu dia mendorong para santri untuk terus aktif terlibat dalam mengisi kemerdekaan dengan senantiasa memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. “Kita kaum santri dengan NKRI tidak berjarak. Santri ikut memperjuangkan, ikut membentuk, sehingga sekarang harus ikut menjaga keutuhan sekaligus memajukan NKRI.”
Bahkan menurut jebolan LIPIA Jakarta dan magister Universitas Sumatera Utara ini, santri kini tidak cukup hanya berperan di tingkat nasional, tapi harus ikut mewarnai peradaban dunia dan dinamika global. Makanya dia mendukung tema Hari Santri 2025 yaitu, Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.
Agar bisa menjalankan misi mulia itu dengan baik, politikus yang juga pendidik ini mengingatkan jutaan santri yang kini belajar di lebih dari 40 ribu pesantren harus mempersiapkan diri sejak dini dengan belajar sungguh-sungguh termasuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
“Peluang bagi pengembangan santri sekarang sudah lumayan besar, perguruan-perguruan tinggi di dalam negeri bahkan luar negeri terbuka kepada kaum santri untuk melanjutkan studi. Para santri harus memanfaatkannya,” katanya menekankan.
Ditjen Pesantren
Sejalan itu, dia pun mendukung penuh keputusan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan menaikkan statusnya dari sebelumnya hanya dikelola oleh satuan kerja setingkat eselon II atau direktorat, hal ini menunjukkan pemerintah semakin serius memajukan pesantren.
Meski demikian, anggota Dewan Pertimbangan MUI Sumut ini mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap menjamin kemandirian pesantren, yang sudah menjadi ciri khasnya sejak dahulu.
“Karena secara historis, pesantren itu didirikan dengan semangat kemandirian. Jadi kemandirian itu tetap harus dilindungi sebagai bagian dari heterogenitas (pengelolaan pendidikan),” tutupnya.
(red)
