Korannusantara.id – Jakarta Timur, 20 Oktober 2025, Sembilan orang pekerja proyek pembangunan turap di wilayah Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengaku belum menerima upah meski telah bekerja penuh selama satu bulan sejak awal September 2025. Hingga kini, pihak perusahaan pelaksana proyek belum dapat dihubungi.
Salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya bersama delapan rekan lain bekerja setiap hari tanpa libur, dengan kesepakatan upah harian antara Rp160.000 hingga Rp170.000 per orang. Namun, setelah proyek rampung, pembayaran yang dijanjikan tak kunjung diterima.
“Kami sudah kerja dari awal September, pagi sampai sore, kadang sampai malam kalau dikejar target. Tapi sampai sekarang belum ada kabar soal gaji. Katanya mau dibayar setelah proyek selesai, tapi sudah lewat sebulan belum juga dibayar,” ujar salah satu pekerja saat ditemui wartawan, Minggu (19/10/2025).
Para pekerja sempat berupaya menghubungi pihak perusahaan pelaksana proyek, namun hanya mendapat janji tanpa kejelasan. Beberapa nomor kontak perusahaan bahkan sudah tidak aktif.
Menanggapi hal ini, Lyder, pengawas dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta Timur, mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait keterlambatan pembayaran upah tersebut. Ia mengimbau para pekerja segera melapor agar kasus bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami belum mendapat laporan tentang keterlambatan pembayaran upah di proyek itu. Kalau memang benar ada kasus seperti itu, kami minta pekerjanya segera datang ke kantor Disnaker. Kami akan bantu memediasi dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Sementara itu, ketika awak media mencoba meminta keterangan ke Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur) pada Senin (20/10/2025), upaya tersebut justru berujung penolakan. Seorang petugas keamanan bernama Cheko disebut mengusir wartawan tanpa alasan yang jelas.
Hingga berita ini diterbitkan, penanggung jawab proyek maupun pihak perusahaan belum dapat dimintai keterangan. Para pekerja kini hanya bisa menunggu kejelasan pembayaran upah yang menjadi hak mereka.
Kasus ini menambah daftar panjang keluhan pekerja proyek di Jakarta yang belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan yang memadai. Pemerintah daerah diharapkan lebih tegas mengawasi proyek-proyek infrastruktur, terutama dalam memastikan hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang.
