Korannusantara.id, Kota Bekasi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, sekaligus menyerap tenaga kerja, belakangan menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah kasus keracunan makanan hingga laporan masyarakat terkait makanan basi dan tidak layak konsumsi kerap muncul, termasuk di Kota Bekasi.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang membuat program ini berjalan tidak sesuai harapan. JJ Sayyid Fairuz Zaki Adlan, pengurus KNPI Kota Bekasi dalam keterangannya Kamis, (2/10). Menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional (SOP) dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam MBG.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai makanan MBG yang sudah basi bahkan ada yang ditemukan ulat. Hal ini jelas mencederai tujuan mulia program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo,” ujarnya.
KNPI Kota Bekasi menekankan pentingnya validasi vendor dan pengawasan ketat dalam seluruh tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Pemerintah juga diingatkan agar memastikan menu yang disajikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, mudah dikonsumsi, dan tidak mudah rusak, seperti ayam pop atau menu sejenis.
Selain itu, peran ahli gizi yang sudah dipersiapkan pemerintah perlu dioptimalkan untuk memastikan kandungan gizi sesuai target penanganan stunting.
Program MBG mendapat kucuran anggaran besar, yakni Rp 10.000 per porsi dengan total mencapai Rp 71 triliun. Menurut KNPI, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus dijaga, mengingat adanya indikasi penggunaan bahan baku tidak segar yang bisa memicu praktik penyimpangan.
KNPI Kota Bekasi juga menyoroti beban tambahan yang diberikan kepada guru di sekolah. Banyak guru yang sudah memiliki jadwal mengajar padat, namun masih dibebani mengelola MBG tanpa kompensasi memadai.
“Guru seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan diberi tambahan tanggung jawab berat tanpa kesejahteraan yang layak,” tegas Zaki.
Atas berbagai temuan ini, KNPI Kota Bekasi mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MBG di lapangan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu memastikan program benar-benar memberi manfaat bagi generasi muda Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, serta tidak melenceng dari rancangan awal Presiden Prabowo.
