Korannusantara.id – Makassar, 28 September 2025, Proyek pembangunan Jalan Tembusan Kesadaran 4 di kawasan Jalan Sumiharjo KM. 7, kini menghadapi sorotan lebih tajam. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum diketahui sebagai pengelola proyek, keberadaan pihak ketiga sebagai penanggung jawab di lapangan masih menjadi tanda tanya besar karena tidak adanya pemberitahuan yang jelas kepada publik. Selain masalah transparansi terkait kompensasi, muncul dugaan intimidasi terhadap pemilik lahan yang terdampak proyek, termasuk Barakka bin Pato.
Barakka bin Pato, yang memiliki bukti kepemilikan tanah sesuai dengan percil 86 kohir 829 C1 pengalihan 359 C1 atas nama keluarga Barakka bin Pato, dan sejumlah warga di area tersebut mengklaim bahwa mereka mengalami intimidasi dari oknum yang diduga terkait dengan proyek pembangunan jalan. Warga melaporkan adanya tekanan dan ancaman yang bertujuan untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
Beberapa warga mengaku memiliki rekaman percakapan yang mengindikasikan adanya tekanan dan ancaman, serta menunjukkan foto-foto yang diduga sebagai bukti kehadiran oknum-oknum yang melakukan intimidasi.
Selain itu, warga juga menyoroti variasi nilai kompensasi yang mereka terima. Beberapa warga di sisi kanan proyek menerima pembayaran yang berbeda-beda, dengan salah satu contoh sebesar Rp18.000.000,00, yang disebut-sebut bergantung pada tingkat dampak properti. Pembayaran ini sering disebut sebagai “tali kasih” namun jumlahnya bervariasi secara signifikan.
Sementara itu, Aca Dg Runa menerima Rp14.000.000,00 sebagai kompensasi atas pemindahan rumah kebunnya. Ketidakjelasan mengenai dasar perhitungan kompensasi ini semakin memperburuk kekhawatiran warga.
“Kami merasa tertekan dan tidak aman dengan adanya intimidasi ini,” ujar Barakka bin Pato. “Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan intimidasi ini dan memberikan perlindungan kepada kami.”
Warga mendesak Dinas Pekerjaan Umum, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan intimidasi ini. Mereka juga menuntut transparansi penuh dalam proses penetapan dan pembayaran kompensasi, serta membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan, tetapi kami tidak akan mentolerir intimidasi dan ketidakadilan,” tegas Barakka bin Pato. “Kami akan terus berjuang untuk hak-hak kami dan memastikan bahwa proses pembangunan ini berjalan dengan adil dan transparan.”
( Arifin Sumsel )
